Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum
Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan.
Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah menandatangani dukungan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan mendasar yang perlu dicermati adalah apakah pengunduran diri seorang Wakil Presiden dapat mengubah atau bahkan menghentikan proses politik menuju pemakzulan yang sedang diwacanakan di DPR.
Seorang praktisi hukum Kalimantan Barat, Nidia Candra, SH menilai, apabila pengunduran diri Gibran telah dinyatakan secara resmi dan disampaikan kepada Presiden serta MPR, maka persoalan hukum selanjutnya adalah memastikan status kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Sementara itu, konstitusi tidak mengatur secara eksplisit adanya mekanisme persetujuan Presiden maupun keputusan paripurna MPR sebagai syarat penerimaan pengunduran diri Wakil Presiden.
Dari sudut pandang tersebut, pengunduran diri yang disampaikan secara resmi dapat dipandang sebagai peristiwa konstitusional yang menimbulkan kekosongan jabatan.
Namun, kepastian mengenai waktu efektif berhentinya jabatan tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan administrasi ketatanegaraan.
Dampak berikutnya menyentuh langkah 120 anggota DPR RI.
Apabila Gibran telah efektif tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden, maka muncul persoalan mengenai relevansi objek yang hendak diproses melalui mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Adapun Pasal 7B UUD 1945 menegaskan bahwa proses tersebut harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan, pengadilan, dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan teknisnya juga diatur dalam Pasal 125 hingga Pasal 129 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.
Dengan demikian, pengajuan pendapat DPR kepada MK tidak cukup hanya bermodalkan tanda tangan sejumlah anggota.
Harus dipenuhi persyaratan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Atas dasar itu, praktisi hukum tersebut berpandangan bahwa apabila pengunduran diri Gibran telah efektif secara konstitusional sebelum proses pemberhentian berjalan, maka dasar untuk melanjutkan pemakzulan terhadap dirinya sebagai Wakil Presiden patut dipersoalkan.
"Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut keputusan politik Gibran, melainkan juga bagaimana seluruh lembaga negara menempatkan setiap tindakan dalam koridor konstitusi." ujar Nidia, Kamis (12/11/2026).
Sebab, dalam negara hukum, pergantian jabatan maupun proses pemberhentian pejabat negara harus memiliki dasar dan prosedur yang jelas.
