GPI Bersama Elemen Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Deklarasikan Maklumat dan Resolusi Bersama
Jakarta – Spektroom : Aula Gedung Pemuda KNPI Rawamangun menjadi saksi bersatunya komitmen generasi muda dalam mengawal arah bangsa. Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersama aliansi elemen Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Indonesia bersatu satu suara dalam diskusi publik, pada Sabtu. Diskusi tersebut dengan tajuk “Jalan Ninja Kaum Intelektual: Mengawal Pemerintah Melalui Kritik Terukur Tanpa Pusaran Konflik”. Menghadirkan 3 narasumber, Ketua Umum PP GPI, Khoirul Amin, senior aktivis Jakarta, Khairullah T, serta Talimuddin Rumaratu.
Diskusi berjalan interaktif melahirkan sebuah pernyataan sikap tegas, dituangkan dalam dokumen "Maklumat dan Resolusi Bersama". Maklumat dan Resolusi Bersama tersebut dibacakan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing elemen yang hadir sebagai simbol soliditas kaum muda Indonesia.
“Kami menegaskan, bahwa narasi "Indonesia Bangkrut" merupakan lompatan konklusi keliru yang tidak berdasar pada indikator ekonomi riil dan hanya menjadi retorika politik jalanan,” tegas Fery Dermawan, selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, membaca Maklumat dan Resolusi Bersama itu, seperti dikutip dari press rilis yang diterima Spektroom.co.id, Minggu (28/6/2026).
Ia, mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,61% (salah satu yang terbaik di G20 dan ASEAN), daya beli masyarakat terjaga, serta cadangan beras Bulog menembus rekor 5,3 juta ton pada pertengahan 2026.
Sementara itu, M. Zaeni Warat, mewakili elemen pemuda menyampaikan dukungan penuh terhadap perbaikan dan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN). Menyatakan dukungannya terhadap disentralisasi ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.
“Polemik dugaan kebocoran anggaran di Badan Gizi Nasional dievaluasi dan penindakan hukum tetap berjalan. Namun, hak gizi bagi 43 juta anak sekolah tidak boleh dihentikan,” pintanya.
Ia, juga mendukung penuh Koperasi Desa Merah Putih agar sirkulasi modal bergerak di tingkat kelurahan/desa demi pertumbuhan yang tidak Jawa-sentris.
Tidak kalah lantang dalam membacakan Maklumat dan Resolusi Bersama. Zhiyah Aulia, perwakilan dari elemen pelajar menyampaikan, tuntutan, Presiden Prabowo Subianto mundur di tengah jalan adalah Inkonstitusional.
“Tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mundur di tengah jalan tanpa alasan yuridis adalah tindakan prematur, tidak proporsional, berpotensi mencederai konstitusi,” cetusnya.
Ia, juga menjelaskan, konteks historis saat ini dengan tahun 1998 jauh berbeda. Aulia, menolak narasi provokasi yang berkembang di publik tentang "Reformasi Jilid II".
“Kami menolak tegas gerakan inkonstitusional dan narasi "Reformasi Jilid II". Kami menilai sistem checks and balances sudah berjalan baik melalui MK, DPR multi-partai, Pers yang bebas. Menolak gerakan politik ekstrem skala besar adalah bentuk empati pemuda untuk melindungi hajat hidup rakyat kecil dari ancaman inflasi dan PHK massal,” tandasnya.
Sementara, M. Alwan, sebagai perwakilan mahasiswa, menyerukan kaum intelektual dan mahasiswa berunjuk rasa juga memberikan solusi kebijakan berbasis data dan fakta valid. Bukan memproduksi hasutan atau fitnah serta meninggalkan adat ketimuran.
"Penyampaian koreksi kepada pemimpin harus diselaraskan dengan etika, adat ketimuran yang santun, serta mengedepankan meja dialog ketimbang anarkisme jalanan. Merawat Indonesia adalah tentang memperbaiki dan mengokohkan yang sudah ada,” imbuhnya.
Pembacaan Maklumat dan Resolusi Bersama ini, menjaga Indonesia tetap maju dan tidak mundur akibat terjebak dalam pusaran konflik yang merugikan bangsa,” pungkasnya.
