Gubernur Ansar: Kepri Memiliki Tantangan dalam Menjaga Pasokan Kebutuhan Pokok dan Stabilitas Harga
Tanjungpinang-Spektroom : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Senin (3/8/2026).
Pada kesempatan itu diserahkan hibah mobil dan dukungan sarana budidaya pertanian serta perikanan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri berkolaborasi dengan Pemrov Kepri sebagai bagian dari Program Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera.
Bantuan tersebut meliputi armada pasar murah keliling Tanjak Indah (Tanggap Jaga Kestabilan Inflasi Daerah), demplot cabai merah Program GEMARI 2026 bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), serta paket sarana budidaya bagi sejumlah kelompok tani penerima manfaat.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan Bank Indonesia merupakan salah satu mitra strategis Pemptov Kepri dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
“Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau merupakan salah satu mitra kerja penting Pemerintah Provinsi dalam upaya pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujar Ansar Senin (3/8/2026).
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila inflasi tidak dapat dikendalikan karena kenaikan harga akan menggerus daya beli masyarakat.
“Karena itu, pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah secara rutin melakukan evaluasi perkembangan inflasi setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ansar menjelaskan, sebagai provinsi kepulauan, Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan distribusi logistik membutuhkan perhatian khusus.
Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepulauan Riau pada periode terakhir tercatat sebesar 4,24 persen, masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen.
“Karena Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan, maka kita harus terus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap faktor penyebab inflasi harus kita identifikasi dan ditangani bersama secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa penyebab inflasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus melakukan intervensi terhadap komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
Selain itu, Gubernur berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Bulog, Badan Karantina, serta seluruh instansi terkait terus diperkuat melalui berbagai program seperti gerakan pasar murah, penguatan produksi pangan lokal, serta pengendalian distribusi komoditas strategis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto, menyampaikan perekonomian Kepulauan Riau hingga tahun 2026 masih menunjukkan kinerja yang positif dengan didukung pertumbuhan investasi, sektor industri, serta meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.
“Kami melihat fundamental ekonomi Kepulauan Riau masih cukup kuat. Investasi terus meningkat dan sektor industri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rony.
Meski demikian, Rony mengingatkan bahwa inflasi masih menjadi tantangan yang harus terus dikendalikan. Berdasarkan data terbaru, inflasi Kepulauan Riau telah menurun menjadi 4,24 persen, namun masih berada di atas batas inflasi nasional.
Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya inflasi di Kepri adalah meningkatnya permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional, khususnya di Kota Batam, yang dipengaruhi oleh tingginya kunjungan wisatawan mancanegara.
“Kami berharap melalui penguatan sinergi TPID, pelaksanaan operasi pasar, peningkatan produksi pangan lokal, serta berbagai program pengendalian inflasi lainnya, inflasi di Kepulauan Riau dapat terus menurun dan kembali berada pada sasaran nasional,” tutup Rony.
