Trending

Gubernur Jabar Putuskan UMK Depok Tahun 2026 sebesar Rp.5.522.662

Gubernur Jabar Putuskan UMK Depok Tahun 2026 sebesar Rp.5.522.662
Aktifitas karyawan di salah satu PT di kawasan jalan Raya Bogor. (Foto: DIsnaker Depok)

Spektroom - Penetapan Upah Minimum Kota Depok tahun 2026 merupakan wewenang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Disnaker hanya sebagai fasilitator tim Dewan Pengupahan Kota Depok (Depeko) dalam memutuskan berapa besar UMK.

"Sebelumnya telah dilaksanakan rapat pleno Depeko, dan hasil rapat yang disampaikan oleh Serikat pekerja atau Serikat buruh, unsur pengusaha dan pemerintah daerah menghasilkan sejumlah usulan terkait besaran kenaikan UMK. Berdasarkan rapat, unsur Serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMK Depok tahun 2026, sebesar 7,11 persen atau menjadi Rp 5.565.292,- Dari unsur pengusaha mengusulkan kenaikan 5,47 persen menjadi Rp 5.480.031," Jelas Kepala Dinas tenaga kerja Depok Sidik Mulyono, Senin (29/12/2025 )

Dikatakan, dari unsur pemerintah kota Depok, mengusulkan kenaikan UMK sebesar 6,29 persen atau menjadi Rp.5.522.662. Terkait dengan hal tersebut pemerintah Propinsi Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2026 untuk 27 wilayah, adapun besaran kenaikan 6,29 persen atau menjadi Rp 5.522.662.

Ilustrasi pemberian upah minimum kota.

Penetapan UMK tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2026.

"Besaran kenaikan UMK sesuai rekomendasi Walikota Depok Supian Suri sebesar 6,29 persen. Dengan kenaikan UMK tersebut perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya memberikan haknya untuk para pekerja. Dengan begitu semangat pekerja agar lebih meningkatkan produktivitas perusahaan akan lebih baik " ujar Sidik Mulyono.

Sidik Mulyono, berharap dengan kenaikan UMK dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kota Depok. Ketetapan UMK tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026.

Berita terkait

Perkuat Program M4CR, Pemprov Riau Terima Kunjungan Kementerian Kehutanan RI

Perkuat Program M4CR, Pemprov Riau Terima Kunjungan Kementerian Kehutanan RI

Pekanbaru-Spektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia, Jumat (30/10/2026). Pertemuan yang membahas program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) tersebut dipimpin oleh PPIU Manager M4CR Riau, Muhammad Arif Fahrurrozi dan disambut hangat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi di

Salman Nurmin, Rafles
Bukan Sekedar Mengobati, Plt Gubernur Riau Minta Tenaga Kesehatan Layani Pasien Dengan Hati

Bukan Sekedar Mengobati, Plt Gubernur Riau Minta Tenaga Kesehatan Layani Pasien Dengan Hati

Pekanbaru-Spektroom : Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang ramah, tulus, dan penuh kepedulian kepada seluruh pegawai RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, khususnya 92 pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang baru menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan

Salman Nurmin, Rafles
Wali Kota Tak Ingin Ambon Cuma Bangga Jadi Kota Musik, Pendidikan Musik Dibidik Masuk Semua Sekolah

Wali Kota Tak Ingin Ambon Cuma Bangga Jadi Kota Musik, Pendidikan Musik Dibidik Masuk Semua Sekolah

Ambon–Spektroom : Predikat Ambon sebagai UNESCO City of Music tidak boleh berhenti sebatas pengakuan dunia dan kemeriahan festival. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, ingin memastikan identitas musik kota ini tetap hidup melalui lahirnya generasi musisi baru dari bangku sekolah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas pendidikan musik ke seluruh

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru