Gubernur Kalteng: Aspirasi Masyarakat Jadi Atensi Pemprov
Palangka Raya-Spektroom : Di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung, suara masyarakat turut mengemuka di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (1/9/2026).
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka tidak hanya menyoroti penanganan api dan dampak kabut asap, tetapi juga meminta agar masyarakat yang berada di garis depan maupun yang terdampak kebijakan penanganan karhutla tetap mendapat perhatian.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menerima langsung massa aksi dan menyatakan pemerintah daerah memperhatikan aspirasi yang disampaikan.
“Kami sepakat, apa yang disampaikan menjadi atensi (perhatian) kami,” kata Agustiar saat menerima massa aksi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Salah satu perhatian yang disuarakan massa berkaitan dengan masyarakat adat dan peladang. Mereka meminta pemerintah memberikan jaminan terhadap hak konstitusional masyarakat yang aktivitas kehidupannya berkaitan dengan perladangan, sehingga penanganan karhutla tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Massa juga mendorong penanganan karhutla dilakukan secara tepat dan akurat. Menurut mereka, respons di lapangan perlu berjalan beriringan dengan riset dan kajian untuk mengetahui akar persoalan karhutla serta memperkuat langkah mitigasi agar kejadian serupa dapat dicegah.
Perhatian turut diarahkan kepada para relawan yang setiap hari terlibat dalam penanganan karhutla. Mereka meminta pemerintah memastikan fasilitas dan perlengkapan relawan mendapat dukungan yang memadai serta memenuhi standar operasional, sehingga para petugas dapat menjalankan tugas di lapangan dengan aman.
Persoalan transparansi anggaran juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan. Massa meminta pengelolaan anggaran penanganan karhutla dilakukan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Bagi Pemprov Kalteng, berbagai aspirasi tersebut menjadi masukan dalam memperkuat kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah daerah menilai penanganan bencana tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, dukungan bagi relawan, penguatan mitigasi, serta tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertemuan antara pemerintah dan massa aksi tersebut menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan pemerintah di tengah situasi karhutla yang masih membutuhkan kerja bersama berbagai pihak. (Polin-WDY)
