Gubernur NTB Tawarkan Bali Jadi Destinasi Wisata Hijau Berbasis Energi NTB–NTT
Bali-spektroom : Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan gagasan besar menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau (green tourism) kelas dunia melalui pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Gagasan tersebut disampaikan dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali, Selasa (14/7/2026), sebagai bagian dari upaya membangun kawasan Bali–NTB–NTT sebagai pusat energi bersih Indonesia.
Dalam sesi diskusi The Role of Provincial Governments in Advancing Solar Power Development Toward National Energy Independence, Miq Iqbal menegaskan kerja sama regional Bali–NTB–NTT (KRBNN) memiliki peluang besar menjadi model pengembangan kawasan berbasis energi bersih di Indonesia.
"Bayangkan Bali menjadi destinasi wisata yang benar-benar 100 persen hijau. Bali tidak perlu lagi membangun pembangkit listrik sendiri karena kebutuhan energinya dapat dipasok dari NTB dan NTT. Potensi energi surya di kedua provinsi ini sangat besar," ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, NTB memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan gagasan tersebut. Saat ini NTB memiliki 77 bendungan, dengan 15 bendungan besar yang berpotensi dikembangkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar photovoltaic).
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mendorong pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT. Interkoneksi tersebut dinilai akan membentuk sistem kelistrikan kawasan yang lebih andal, memperbesar bauran energi terbarukan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Miq Iqbal juga menegaskan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan dukungan investasi yang kuat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan NTB Capital, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui percepatan perizinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial di sekitar lokasi investasi.
"NTB Capital akan menjadi assurance bagi investor. Kami membantu mempercepat proses perizinan sekaligus memfasilitasi penyelesaian berbagai isu sosial yang mungkin muncul di sekitar lokasi investasi," katanya.
Selain investasi, Gubernur NTB juga mendorong penyempurnaan sejumlah regulasi nasional agar pengembangan energi baru terbarukan berlangsung lebih cepat. Salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun sistem kelistrikan mandiri (off-grid) melalui pemberian wilayah usaha (Wilus).
Kebijakan tersebut akan mempercepat pemanfaatan potensi energi surya di kawasan seperti Mandalika yang memiliki tingkat radiasi matahari sangat tinggi dengan potensi pembangkit mencapai sekitar 100 MW.
Miq Iqbal juga mengusulkan agar pemerintah memberikan ruang bagi daerah untuk memasarkan listrik berbasis energi terbarukan secara lebih fleksibel, termasuk kepada konsumen secara langsung maupun pasar internasional, tanpa mengganggu sistem kelistrikan nasional.
"Ketika pemerintah memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan, daerah juga perlu diberi keleluasaan agar mampu memanfaatkan potensi energi yang dimiliki untuk pasar yang lebih luas," ujarnya.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang menegaskan kesiapan NTT menjadi pusat investasi energi baru terbarukan. Menurutnya, NTT memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 396 GW, didukung tingkat radiasi matahari yang tinggi serta musim kemarau yang panjang sehingga sangat prospektif untuk pengembangan energi surya.
Melki menegaskan Pemerintah Provinsi NTT siap memberikan kemudahan perizinan, kepastian tata ruang, penyediaan lahan, serta membangun ekosistem investasi yang kondusif bagi para investor.
