Gubernur Sumbar: Posko Terpadu Harus Siaga 24 Jam untuk Data Resmi Bencana
Spektroom - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya penguatan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana sebagai pusat koordinasi dan sumber data resmi terkait kondisi lapangan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumbar.
Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diwajibkan siaga 24 jam di posko agar pembaruan data dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
“Posko tidak boleh kosong. Setiap OPD yang bertugas harus memastikan pembaruan data dilakukan terus-menerus. Siapa pun yang datang kapan saja harus mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi di lapangan,” ujar Gubernur di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam Sumbar, Kantor Gubernur, Kota Padang, Minggu (7/12/2025).
Ia menjelaskan, seluruh unsur mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BMKG, hingga OPD teknis telah bergabung dalam sistem terpadu, sehingga seluruh informasi dapat diakses secara terintegrasi.
Mahyeldi menegaskan perlunya memperkuat analisis teknis terkait potensi bencana lanjutan, terutama di daerah yang memiliki rekahan tanah dan kontur rawan longsor.
Ia meminta Balitbangda dan Bappeda untuk berada di posko melakukan kajian mendalam berdasarkan laporan dari daerah.
“Saya mendapat laporan dari Padang Panjang bahwa dua jembatan di sana masih memiliki rekahan di bagian atas. Ini harus dikaji dan diantisipasi. Begitu juga daerah-daerah lain yang menunjukkan gejala keretakan tanah,” katanya.
BMKG diminta secara rutin menginformasikan potensi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di kawasan Danau Maninjau yang beberapa hari terakhir kembali mengalami banjir.
Gubernur menekankan percepatan rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak, mengingat dalam waktu dekat memasuki musim tanam.
“Kita memasuki momentum Natal dan Tahun Baru, lalu setelah itu bulan Maret sudah musim tanam dan panen. Karena itu, Dinas Pertanian harus segera mengidentifikasi kerusakan dan mengajukan proposal dukungan kepada Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Ia berharap dalam waktu satu bulan, proses rehabilitasi pertanian sudah dapat berjalan sehingga petani bisa kembali berproduksi pada akhir Desember.
Mahyeldi menekankan perlunya perencanaan jangka panjang berbasis data, terutama untuk menentukan lokasi permukiman aman, prioritas infrastruktur, dan konsep rekonstruksi.
Ia mencontohkan akses Lembah Anai yang berulang kali mengalami kerusakan sejak tahun 1900, termasuk dua kali putus dalam dua tahun terakhir.
“Kalau jalur lama tidak bisa dipertahankan lagi, maka strategi jangka panjang perlu disiapkan. Termasuk percepatan pembangunan jalan tol atau alternatif jalur lain yang lebih aman,” jelasnya.
Selain aspek fisik, Mahyeldi menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, harus menjadi bagian dari perencanaan posko terpadu.
“Posko ini harus menjadi pusat semua data termasuk kerusakan UMKM dan kebutuhan mendesak masyarakat. Informasi harus ditata rapi agar memudahkan penentuan kebijakan,” ujarnya.
