Hadapi Konflik Hukum di Desa, Kemenkum Sumbar Bekali Paralegal Lewat SE-IA Seri 6

Hadapi Konflik Hukum di Desa, Kemenkum Sumbar Bekali Paralegal Lewat SE-IA Seri 6
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan untuk pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat. (Foto: Humas Kemenkum Sumbar)

Padang-Spektroom : Konflik hukum di tengah masyarakat kini tidak harus selalu berakhir di meja hijau. Semangat penyelesaian masalah melalui musyawarah terus didorong oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar).

Pada Jumat (27/02/2026), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dr. Funna Maulia Massaile, memimpin jajaran mengikuti Sharing Session Seputar Isu Aktual (SE-IA) Seri 6 secara virtual.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini menjadi magnet bagi para penggerak Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan se-Sumatera Barat.

Forum ini dirancang khusus untuk mengasah insting hukum para Paralegal, Kepala Desa, hingga Alumni Peacemaker Justice Award agar lebih cakap dalam menangani isu-isu hukum aktual yang berkembang di lingkungannya masing-masing.

"Kami mengimbau seluruh penggerak Posbankum di Sumatera Barat untuk berpartisipasi aktif. Forum ini adalah ruang sinergi bagi kita untuk saling berbagi praktik terbaik dalam mendamaikan perselisihan warga secara adil dan cepat," ungkap Dr. Funna Maulia Massaile di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, kapasitas mumpuni dari para tokoh desa adalah kunci terciptanya desa sadar hukum yang kondusif.

Melalui SE-IA Seri 6, para penggerak Posbankum diharapkan semakin mantap menjalankan peran sebagai garda terdepan pemberi informasi dan konsultasi hukum.

Fokusnya bukan sekadar memenangkan salah satu pihak, melainkan merajut kembali harmoni sosial melalui mediasi awal yang berkeadilan. Dengan begitu, akses keadilan bagi masyarakat kecil menjadi semakin dekat dan nyata.

Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Langkah ini merupakan bagian dari transformasi layanan hukum yang lebih inklusif, di mana hukum hadir sebagai pemberi solusi yang menyejukkan bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat. (RRE/Rel/Humas Kemenkum Sumbar)

Berita terkait

Wabup Pasaman Barat dan DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tentang RAPBN 2027

Wabup Pasaman Barat dan DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tentang RAPBN 2027

Pasaman Barat–Spektroom : Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, bersama pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat mengikuti Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia terkait Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat

Rafles
Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Bapenda Maluku Dorong Wajib Pajak Bayar Pokok

Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Bapenda Maluku Dorong Wajib Pajak Bayar Pokok

Ambon-Spektroom : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pelayanan pajak, termasuk memberikan relaksasi berupa penghapusan denda bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., SH., M.Si, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah

Eva Moenandar, Julianto
Kemarau Panjang, 276 Warga Perbatasan Kapuas Hulu Krisis Air Bersih, Polri Turun dengan AWC

Kemarau Panjang, 276 Warga Perbatasan Kapuas Hulu Krisis Air Bersih, Polri Turun dengan AWC

Kapuas Hulu-Spektroom : Kemarau panjang mulai melanda kehidupan warga di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Sebanyak 108 kepala keluarga atau 276 jiwa di Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, kesulitan mendapatkan air bersih setelah debit sumber air dari perbukitan terus menurun. Merespons kondisi tersebut, Polres Kapuas Hulu melalui Polsek

Apolonius Welly, Julianto
Tingginya Partisipasi Masyarakat Untuk Sterilisasi Kucing Mendapat Sambutan Baik Dari DKP3

Tingginya Partisipasi Masyarakat Untuk Sterilisasi Kucing Mendapat Sambutan Baik Dari DKP3

Depok-Spektroom : Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menggelar layanan sterilisasi kucing gratis . Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Depok menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 98 ekor kucing berhasil menjalani sterilisasi, terdiri dari 95 kucing jantan

Asmari, Julianto
ссс