Harga Beras Kelas Medium Melonjak Akibat Kasus Beras Oplosan

Harga Beras Kelas Medium Melonjak Akibat Kasus Beras Oplosan
Ilustrasi tumpukan beras di Pasar Induk Cipinang ( foto: dok bulog)

Spektroom— Harga Beras Kelas Medium dipasaran mulai  melonjak akibat kasus Beras Oplosan. Praktik kecurangan pengoplosan beras yang dilakukan sejumlah oknum masih marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Bahkan, kerugian ekonomi dan masyarakat akibat beras oplosan disebut mencapai Rp100 triliun per tahun.

Maraknya praktik pengoplosan beras medium yang dikemas menjadi beras premium menyebabkan harga beras di tingkat konsumen melambung hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET). Padahal, dengan stok yang melimpah harga beras seharusnya stabil atau semakin terjangkau.

Maraknya praktik pengoplosan beras turut mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyoroti kecurangan sejumlah oknum yang melakukan pengoplosan beras yang dikemas sebagai beras premium dan dijual dengan harga yang tinggi.

“Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan. Ini adalah pidana,” kata Prabowo dalam pidato saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, Senin (21/7) lalu.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, harga beras baik medium dan premium terus mengalami tren kenaikan sepanjang Juli 2025. Pada pekan pertama Juli 2025, sebanyak 148 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras.

Angkanya bertambah menjadi 178 kabupaten/kota pada pekan kedua Juli 2025. Pada pekan ketiga Juli 2025, BPS mencatat harga beras kembali mengalami kenaikan di 205 kabupaten/kota. Padahal, pemerintah menyebut stok beras melimpah.

Perum Bulog sebelumnya mengungkap total stok beras yang dikuasai mencapai 4,21 juta ton. Dari total tersebut, sebanyak 4,19 juta ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dapat digunakan untuk kebutuhan stabilisasi harga dan darurat kebutuhan lainnya.  Sisanya, sebanyak 12.556 ton dalam bentuk stok komersial.

Kantor Staf Presiden (KSP) juga mengungkap harga beras medium di semua zonasi berada dalam status tidak aman dengan disparitas harga yang sedang antardaerah.

Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono mengatakan secara nasional, harga beras, baik di zona 1, zona 2, dan zona 3, terpantau melampaui HET per 18 Juli 2025.

Berita terkait

Politeknik Pertanian Pangkep dan Mitra PP Komit Jalin Kolaborasi Virtual Touring Bersama Disparpora Kabupaten Maros

Politeknik Pertanian Pangkep dan Mitra PP Komit Jalin Kolaborasi Virtual Touring Bersama Disparpora Kabupaten Maros

Pangkep-Spektroom : Politeknik Pertanian Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep) terus mendorong pemanfaatan hasil penelitian melalui inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi program Virtual Touring Diseminasi Hasil Penelitian bersama Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Pemerintah Kabupaten Maros, dengan pendampingan mitra pendukung komunitas IT, PP Komit Andi

Nur Jalil Sultan, Julianto
Bodewin Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi, Semua Warga Ambon Berhak Dapat Pelayanan yang Sama

Bodewin Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi, Semua Warga Ambon Berhak Dapat Pelayanan yang Sama

Ambon-Spektroom : Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon wajib mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Focal Point Hak Asasi Manusia (HAM) di The City Hotel, Kecamatan Sirimau, Jumat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Dinsos Ambon Ajak Warga Segera Aktifkan IKD, Bansos Tepat Sasaran Dimulai dari Data Akurat

Dinsos Ambon Ajak Warga Segera Aktifkan IKD, Bansos Tepat Sasaran Dimulai dari Data Akurat

Ambon-Spektroom : Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon mengajak seluruh masyarakat untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah penting dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, kepada wartawan usai menghadiri Pelatihan Peningkatan

Eva Moenandar, Julianto
ссс