Implementasi Nilai Pancasila Butuh Keteladanan Para Pemimpin
Batang-Spektroom: Momentum sejarah kelahiran Pancadila diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Juni.
Didalam sila-silanya terkandung harapan para pendiri negeri ini akan mampu mengantarkan mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia.
Namun, Retno Dwi Irianto, selaku Dosen Pancasila prodi S1.Agribisnis PSDKU Undip Kampus Batang memandang, di masa kini, masih kurang dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila.
Bung Karno Presiden RI Pertama, sebagai salah satu penggali nilai-nilai dasar Pancasila, dalam pidato politiknya, 1 Juni 1945 , menyebut nama Pancasila sebagai ideologi Negara pemersatu Bangsa.
"Pancasila digali dari kristalisasi nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang telah ada dan tertanam dalam setiap jiwa anak bangsa, sejak ratusan tahun silam. Substansi nilai-nilai dasarnya mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan," bebernya di kediamannya, Pasekaran, Kabupaten Batang, Minggu 31 Mei 2026.
Seluruhnya tertuang ke dalam sila-sila Pancasila yang tercantum pada alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 , yang sering diucapkan dalam berbagai event upacara di setiap lembaga pendidikan , pemerintah dan lainya.
Kini memasuki 82 tahun Indonesia merdeka tahun 2026 , sering dipertanyakan seberapa kemampuan bangsa ini mengimplementasikan nilai nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, ada 4 tantangan besar yang dihadapi saat ini dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila bagi bangsa ini. Yaitu minimnya keteladanan pemimpin, lemahnya integritas dalam penegakan hukum dan aturan serta disharmonisasi regulasi atau tumpang tindihnya beberapa peraturan perundang undangan.
"Untuk membenahi permasalahan tersebut kiranya perlu dilaksanakan beberapa hal antara lain internalisasi pendidikan berbasis Pancasila ,pelaksanaan reformasi hukum dan penegakan hukum yang tegas. Serta perlunya pendekatan budaya serta teknologi informasi secara bijak," tegasnya.
Hal ini demi mendorong partisipasi masyarakat dan media secara bijak dalam pengawasan publik selain keteladanan para pemimpin Bangsa secara konsisten dan berkelanjutan.
