Indonesia-AS Perluas Kerja Sama Digital, Komdigi Soroti Kedaulatan dan Perlindungan Anak
Jakarta-Spektroom : Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperluas kerja sama bidang teknologi digital. Kerja sama mencakup pengembangan kecerdasan artifisial (AI) hingga kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
Kesepakatan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai bertemu Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS untuk Indonesia Joy Sakurai di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Meutya menegaskan keterbukaan terhadap teknologi global harus diimbangi kepastian aturan dan perlindungan masyarakat.
“Teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dan penerapannya harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman,” ujar Meutya.
Di bidang AI, pemerintah menyiapkan kerangka tata kelola berbasis risiko. Klasifikasi ditetapkan mulai dari risiko tidak dapat ditoleransi, risiko tinggi, hingga risiko rendah. Penerapannya disesuaikan dengan karakteristik tiap sektor melalui regulasi sektoral.
“Peta jalan AI disusun untuk melengkapi tingkat adopsi kecerdasan artifisial yang sangat tinggi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Kami menghadirkan regulasi berbasis risiko bukan untuk menghambat inovasi, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan publik,” tegas Meutya.
Selain AI, kedua negara membahas perlindungan anak di ruang digital dengan pendekatan berbasis risiko dan usia, bukan pemblokiran total. Komdigi membatasi kepemilikan akun mandiri pada platform berisiko tinggi untuk usia di bawah 16 tahun, dan 13 tahun untuk platform berisiko rendah.
“Kami mendorong perusahaan teknologi besar mengubah desain produk agar ramah anak, membatasi durasi layar, serta menutup akses obrolan dengan orang asing tanpa persetujuan orang tua,” tambahnya.
AS menyambut baik langkah Indonesia dan menawarkan kerja sama melalui AI Export Center di San Francisco, dukungan tenaga ahli, serta asistensi implementasi AI bagi instansi pemerintah.
Meutya menegaskan kedaulatan digital berarti Indonesia tetap memiliki kendali atas aturan, penerapan teknologi, dan perlindungan infrastruktur serta masyarakat. (RRE/Diut)
