Inflasi Agustus Tercatat 2,31 Persen, Dipicu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau
Spektroom - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menekankan kepada 6 Gubernur yaitu, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Jambi diminta serius, bersama dengan Bupati dan walikota untuk menyusun rencana program yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan didaerahnya, karena upaya penurunan angka kemiskinannya masih rendah.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Infiasi di Daerah Tahun 2025, secara virtual dari Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Dalam arahannya Tito juga mengakui meskipun 32 Provinsi berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan baik.
"Saya ucapkan terima kasih kepada provinsi-provinsi dan kabupaten - kota yang berhasil menurunkan angka kemiskinan, sehingga akumulatif di Indonesia secara nasional penduduk miskin turun sebanyak 1,36 juta jiwa" ucap Tito Karnavian.
Sementara diforum yang sama Menko Pemberdayaan Masyarkat Muhaimin Iskandar menyampaikan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menugaskan Kemenko PM mengoordinasikan pelaksanaan optimalisasi percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mendorong kolaborasi Pemerintah pusat, pemda, dan Swasta.
Namun demikian Tiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut dengan tiga strategi.
Strategi yang pertama adalah pengurangan beban pengeluaran dasar, kita lakukan dengan jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Kemudian yang kedua peningkatan pendapatan dengan memperluas akses dan kapasitas kerja dan penciptaan peluang usaha.
Selanjutnya Strategi yang ketiga penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah yang tidak layak huni pemenuhan infrastruktur dasar dan pemberdayaan berbasis kawasan.
Dalam program pengentasan kemiskinan, Cak Imin menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen pada 2026, dengan penurunan 0,86 persen setiap tahunnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar dalam keterangannya menyebutkan, perkembangan inflasi selama bulan Agustus secara historis dari 2022 sampai dengan 2025, inflasi Agustus ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Juli.
"Kecuali ditahun 2024 jika kita bandingkan bulan Agustus 202, 2023 dan 2022, mengalami deflasi karena l secara month to month memang komponen utama yang menyebabkan adalah penurunan harga bergejolak atau deflasi di bulan Agustus 0,61% sehingga memberikan andil terhadap deflasi atau penurunan harga sebesar 0,10%." terang dia.
Sementara inflasi nasional Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (year on year).
Inflasi terutama dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau—dengan bawang merah, beras, ikan segar, minyak goreng, hingga rokok sebagai penyumbang utama.
"Di sisi lain, sektor transportasi serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami deflasi" katanya lagi.(@Ng).
