Inflasi Bulan Mei, Secara Year on Year, Lampung Berada di Posisi Terendah

Inflasi Bulan Mei, Secara Year on Year, Lampung Berada  di Posisi Terendah
TPID Provinsi Lampung Ikuti Rakor TPID Secara Virtual dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Lampung. (Foto Spektroom).

Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik Yayan Ruchyansah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, secara Virtual, Senin (8/6/2026).

Foto Spektroom

Kegiatan tersebut berlangsung diRuang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, bersama Anggota Forkopimda, serta sejumlah Kepala OPD terkait seperti Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Diskominfotik serta Kadis BM & BK juga Kadis PKP & Cipta Karya.

Rakor TPID itu sendiri berlangsung di Graha Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, dipimpin Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.

Tomsi Tohir dalam pengantarnya meminta seluruh kepala daerah segera menggalakkan gerakan menanam cabai di wilayah masing-masing sebagai langkah konkret mengendalikan harga.

Menurutnya, tingginya harga cabai saat ini tidak dapat terus diatasi hanya dengan mengandalkan distribusi pasokan dari daerah lain, tetapi perlu dibarengi peningkatan produksi di tingkat lokal.

"Kalau kita mengandalkan hasil perkebunan cabai merah 80 persen itu dibeli pabrik untuk sambal yang botolan dan saset itu, sehingga mengandalkan perdagangan antarkota pun volumenya tidak banyak," ujarnya.

Sementara Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini dalam paparannya menyatakan secara umum seluruh provinsi mengalami inflasi (Year On Year) dimana inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat dengan invlasi sebesar 5,94%, kemudian diikuti oleh Aceh besar 5,12%, selanjutnya yang ketiga terbesar adalah Kalimantan Tengah dengan inflasi sebesar 4,56%.

audio-thumbnail
Voice Puji Ismartini Inflasi
0:00
/116.93

"Sedangkan inflasi terendah pertama terjadi di Lampung yaitu sebesar 1,94%, kemudian terendah kedua Sulawesi Barat dengan inflasi sebesar 1,99% dan terendah ketiga terjadi di Papua Tengah dengan inflasi sebesar 2,05%" terang Puji Ismartini.

Sedangkan untuk tingkat inflasi kabupaten kota secara year on year, terus Puji, untuk Sumatera, kabupaten kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah kabupaten Aceh Tengah, kemudian dibawahnya Aceh Tamiang, dan Kota Gunung Sitoli.

"Sementara yang terendah, inflasi di pulau Sumatra terjadi di Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Pangkal Pinang" rincinya.

Pada bagian lain paparannya Puji Ismartini juga menerangkan di pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Sumenep 5,12 persen, diikuti oleh Kabupaten Lebak dan Kota Surabaya. Sementara Inflasi terendah, terjadi di Kota Tanggerang, DKI Jakarta dan Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Untuk Bali dan Nusra, inflasi tertinggi terjadi di kota Bima, kota Mataram dan Wai Ngapu, sedangkan yang terendah, terjadi di kabupaten Timur Tengah Selatan, kabupaten Badung, dan kabupaten Tabanan.

"Di Kalimantan, kabupaten yang mengalami inflasi tertinggi adalah kabupaten Kapuas, diikuti Tanah Laut, dan kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Nunukan, Penajam Paser Utara, dan Kota Singkawang Kalimantan Barat" pungkasnya.(@Ng).

Berita terkait

RSUP Kepri Raja Ahmad Tabib Laksanakan Pendampingan Pola Tarif Layanan Berbasis Unit Cost

RSUP Kepri Raja Ahmad Tabib Laksanakan Pendampingan Pola Tarif Layanan Berbasis Unit Cost

Tanjungpnang-Spektroom : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendorong penyusunan pola tarif layanan kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) dilakukan secara akuntabel, berkeadilan, serta mencerminkan biaya riil pelayanan, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Ekspose Tata Kelola Pola Tarif Layanan RSUD Raja Ahmad

Desmawati, Rafles
Ombudsman Sumbar: Tata Kelola Dana Komite Sekolah SMA-SMK Rawan Pungli

Ombudsman Sumbar: Tata Kelola Dana Komite Sekolah SMA-SMK Rawan Pungli

Padang-Spektroom : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyoroti tata kelola pendanaan pendidikan melalui Komite Sekolah di SMA dan SMK Negeri se-Sumbar. Praktik yang berjalan dinilai rawan maladministrasi dan korupsi. Koreksi itu disampaikan dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) Pencegahan Maladministrasi yang diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, kepada Kadis Pendidikan

Diah Utami, Rafles
ссс