ISKADA Sumbar Memperkuat Sinergi Organisasi Perempuan untuk Pembangunan Daerah

ISKADA Sumbar Memperkuat Sinergi Organisasi Perempuan untuk Pembangunan Daerah
Pertemuan Isteri Kepala Daerah (Iskada) Sumbar di Solok Selatan. (Foto: Adpim Sumbar)

Solok Selatan–Spektroom : Pertemuan Istri Kepala Daerah (ISKADA) se-Sumatera Barat (Sumbar) kembali digelar sebagai wadah memperkuat sinergi dan kolaborasi organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (9/4/2026), ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Pertemuan yang rutin dilaksanakan setiap dua bulan tersebut dihadiri Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Ketua BKOW Provinsi Sumbar, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumbar.

Ketua TP PKK Provinsi Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi menegaskan pentingnya kegiatan ini kepada seluruh tamu yang hadir. Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan beserta jajaran TP PKK, GOW, dan DWP atas kesiapannya sebagai tuan rumah.

“Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat kolaborasi antar organisasi perempuan di daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan TP PKK, BKOW, dan DWP memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat berdaya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi program yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, penguatan peran perempuan dapat difokuskan pada isu-isu prioritas, seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, ketahanan ekonomi, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan sinergi yang kuat, kita harapkan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Harneli juga mengajak seluruh organisasi perempuan untuk terus berinovasi dan adaptif menghadapi dinamika pembangunan, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang menjunjung tinggi kebersamaan.

“Melalui pertemuan ini, mari kita perkuat sinergi program dan solidaritas, sehingga menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BKOW Provinsi Sumbar, Dianita Maulin Vasko menegaskan bahwa ISKADA menjadi ruang strategis dalam memperkuat sinergi lintas organisasi perempuan yang ada di Sumbar.

Ia juga menyampaikan sejumlah kegiatan yangbtelah dilaksanakan BKOW untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk penyaluran bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Solok.

Senada dengan itu Ketua DWP Provinsi Sumbar, Ny. Arimbi Arry menyebut pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui pertemuan ISKADA ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar organisasi perempuan di Sumatera Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga berkualitas, masyarakat berdaya, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (RRE/adpsb/rmz/bud)

Berita terkait

Kwarcab Gerakan Pramuka Banyumas Siap Menggelar Kegiatan Besar Di Bulan Juni ini

Kwarcab Gerakan Pramuka Banyumas Siap Menggelar Kegiatan Besar Di Bulan Juni ini

Banyumas- Spektroomm:Bidang Pengabdian Masyarakat (Abdimas) Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Banyumas Jawa Tengah siap menggelar rangkaian kegiatan besar sepanjang bulan Juni 2026. Kegiatan di fokuskan pada kelestarian lingkungan dan aksi kemanusiaan, rangkaian acara ini dirancang untuk memperingati dua momentum penting kepramukaan, yakni Hari Bapak Pramuka Indonesia dan Hari Tunas

Asmari, Nurana Diah Dhayanti
BPN  Depok Sebutkan  Dua Ribu Dari  Enam Ribu Bidang Tanah Program  PTSL Terblokir

BPN Depok Sebutkan Dua Ribu Dari Enam Ribu Bidang Tanah Program PTSL Terblokir

Depok– Spekstroom: Di tengah upaya pemerintah mempercepat legalisasi aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masih terdapat ribuan bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertifikatnya karena terbentur berbagai persoalan hukum dan administrasi. Kompleksitas persoalan pertanahan di Kota Depok menjadi penyebab. Fakta tersebut diungkap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Wismo Basuki, Nurana Diah Dhayanti