Jelang Imlek–Idulfitri, Kalbar Perketat Rem Inflasi
Spektroom – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memperketat pengendalian inflasi menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.
Langkah ini ditegaskan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar yang dipimpin langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (5/2/2026).
HLM tersebut menjadi forum konsolidasi strategis antara pemerintah provinsi dan TPID kabupaten/kota se-Kalbar untuk meredam potensi lonjakan harga bahan pokok akibat faktor musiman dan meningkatnya permintaan masyarakat.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Kota Pontianak sebagai pusat aktivitas ekonomi Kalbar membutuhkan sinergi lintas sektor agar stabilitas harga tetap terjaga.
“Inflasi harus dikendalikan secara bersama. Koordinasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau,” ujar Bahasan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 sebesar 2,74 persen. Inflasi bulanan (month to month) tercatat 0,07 persen, dengan inflasi year to date juga 0,07 persen.
Capaian ini menempatkan Pontianak sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Kalimantan Barat. Meski demikian, Bahasan mengingatkan potensi tekanan inflasi menjelang HBKN tetap harus diwaspadai, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Kami mengantisipasi potensi kenaikan harga melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” katanya.
Langkah konkret yang disiapkan Pemkot Pontianak meliputi pemantauan harga dan stok di pasar rakyat, operasi pasar, hingga penyebaran informasi harga secara berkala kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengungkapkan inflasi Kalbar sepanjang 2025 tercatat sebesar 1,85 persen dan menunjukkan tren kenaikan memasuki 2026. Kenaikan tersebut dipicu harga komoditas pangan strategis seperti cabai rawit dan bawang merah, serta faktor musiman menjelang hari besar keagamaan.
“Inflasi mulai naik. Karena itu kita perlu langkah konkret agar harga tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tegas Norsan.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat pendataan stok dan harga pangan serta mengambil langkah preventif terhadap komoditas yang rawan gejolak harga. Norsan juga menyoroti tingginya harga daging ayam dan beras di Sambas, Kapuas Hulu, dan Melawi.
“Penguatan pasokan dan distribusi harus segera dilakukan agar harga kembali terkendali,” pungkasnya.
Melalui HLM TPID ini, Pemprov Kalbar menargetkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang 2026, terutama di tengah meningkatnya tekanan inflasi jelang HBKN.
