Jembatan Bokwedi Pasuruan Resmi Open Traffic  Konektivitas Kembali Lancar

Jembatan Bokwedi Pasuruan Resmi Open Traffic  Konektivitas Kembali Lancar
Jembatan Bokwedi sudah terbuka untuk umum ( birkom pu)

Jakarta - Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur - Bali resmi membuka kembali Jembatan Bokwedi pada ruas jalan nasional KM 63+570, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, untuk lalu lintas (open traffic) pada Kamis, (10/9) pukul 06.00 WIB.

Pembukaan lalu lintas ini dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan penggantian Jembatan Bokwedi yang menjadi bagian dari upaya Kementerian PU dalam meningkatkan keandalan dan kemantapan jaringan jalan nasional, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta konektivitas antarwilayah di Pasuruan dan sekitarnya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Jembatan Bokwedi dilakukan dengan menaikkan elevasi jembatan guna mengantisipasi meluapnya air sungai saat terjadi hujan deras di wilayah hulu. Menurutnya, kondisi sungai yang mulai menyempit dan mendangkal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan air meluber hingga ke badan jalan.

Jembatan Bokwedi sudah bisa dilalui masyarakat ( birkom pu)

“Jembatan ini harus kita tinggikan karena sungai-sungai di hulu sudah mulai menyempit dan mendangkal. Sehingga manakala hujan deras di hulu, yang terbawa air adalah kayu. Kalau jembatan dan rel kereta api tidak ditinggikan, takutnya air akan semakin meluber ke sini. Kita berusaha menghindari itu dengan cara jembatan kita tinggikan sehingga air tetap mengalir ke hilir,” kata Menteri Dody di Jakarta,Jumat (11/9/2026)

Jembatan baru memiliki panjang bentang 30 meter dan dibangun dengan elevasi sekitar 3 meter lebih tinggi dibandingkan jalan eksisting. Peninggian tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap risiko genangan dan luapan Sungai Petung yang selama ini kerap berdampak terhadap keberlangsungan lalu lintas di lokasi jembatan.

Penggantian jembatan dilakukan karena kondisi jembatan lama dinilai sudah tidak ideal dan cukup sering terdampak banjir. Pada akhir 2025 hingga awal 2026, Jembatan Bokwedi tercatat telah mengalami lebih dari lima kali kondisi terendam banjir.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dimulai pada 6 April 2026, sedangkan pembongkaran jembatan lama dimulai pada 11 April 2026. Pekerjaan meliputi pembangunan pondasi bore pile, pembangunan abutment, pemasangan balok girder bentang 30 meter, pembangunan plat lantai jembatan, pekerjaan perkerasan aspal, pemasangan railing, serta pembangunan trotoar.

Dengan dibukanya kembali Jembatan Bokwedi untuk lalu lintas, pengguna jalan kini dapat kembali melintasi jembatan dengan kondisi infrastruktur yang telah ditingkatkan.

Kementerian PU melalui BBPJN Jawa Timur–Bali berkomitmen untuk terus memastikan pembangunan infrastruktur jalan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, serta mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Berita terkait

The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) Dorong Hukum dan Kearifan Lokal Hadapi Perubahan AI dan Iklim

The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) Dorong Hukum dan Kearifan Lokal Hadapi Perubahan AI dan Iklim

Purwokerto-Spektroom : Perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya mengubah cara masyarakat bekerja dan berinteraksi, tetapi juga mulai memengaruhi cara pemerintah mengelola lingkungan dan merumuskan kebijakan. Di tengah perubahan tersebut, hukum dinilai perlu beradaptasi agar perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat, kearifan lokal, serta kebutuhan menjaga ketahanan lingkungan. Persoalan itu

Bian Pamungkas
TPID Provinsi Lampung Ikuti Secara Virtual Rakor TPID Dari Command Center Diskominfotik Lampung

TPID Provinsi Lampung Ikuti Secara Virtual Rakor TPID Dari Command Center Diskominfotik Lampung

Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik Yayan Ruchyansah mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026. Rakor TPID tersebut dirangkai dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi Terkait KDMP Serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama

Anggoro AP