JSSC Aksi Damai Di Depan Kantor Bupati Jember Tolak Larangan Sound Horeg
Jember - Spektroom: Jember Sound System Community (JSSC) Kabupaten Jember menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Jember, Jawa Timur, pada Senin (16/11/2026), menolak wacana pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat.
Sekitar 100 truck bermuatan sound horeg dan ratusan massa memenuhi jalan di depan kantor Bupati dan Alun-alun Jember. Koordinator aksi JSSC M Arif Sugiartani menjelaskan, gelombang unjuk rasa ini lahir dari keresahan pelaku usaha dan pegiat audio seiring menguatnya wacana pembatasan hingga pelarangan sound system.
Bagi JSSC, perangkat pengeras suara bukan sekadar alat hiburan, melainkan sudah melekat sebagai bagian dari budaya, sarana berekspresi, sekaligus sumber penghidupan dan kebanggaan masyarakat Jember.

Aksi ini lahir dari keresahan banyak pihak terkait wacana pembatasan bahkan pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat. Bagi komunitas kami, sound system bukan sekadar perangkat suara, melainkan bagian dari budaya, sarana ekspresi, penghidupan, dan kebanggaan masyarakat Jember," kata Arif, kepada spektroom.co.id. Senin (16/11/2026).
Menurut Arif, JSSC tidak menolak ketertiban maupun kenyamanan bersama. Sebaliknya, JSSC mengajak semua pihak untuk berdiskusi mencari jalan tengah.
"Aturan yang dibutuhkan hendaknya dirumuskan secara terukur, memuat batasan jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, serta standar volume suara yang masuk akal," jelasnya.
Ketua JSSC menegaskan apabila dalam waktu yang telah dijanjikan tidak ada tindak lanjut atau kejelasan dari pemerintah, pihaknya siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Bahkan, jumlah peserta aksi tersebut disebut bisa mencapai 10 kali lipat dibandingkan demonstrasi hari ini.
Perwakilan JSSC kemudian diterima sejumlah anggota DPRD Jember dan Asisten Administrasi Umum atau Asisten III Pemkab Jember di Kantor Pemkab Jember.
Arif berharap DPRD, Pemkab Jember, MUI, dan JSSC segera duduk bersama untuk membahas aturan tersebut. Ia memberikan tenggat waktu maksimal dua minggu agar dialog dan pembahasan bersama dapat terlaksana.
Asisten Administrasi Umum Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menyambut baik aspirasi yang disampaikan JSSC. Ia memastikan pemerintah daerah tidak bermaksud melarang keberadaan sound system.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, yang menangani pembahasan Raperda Trantibum, menyatakan siap menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas pengaturan sound system. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Budi menegaskan, Raperda Trantibum bukan dimaksudkan untuk menghapus atau melarang usaha sound system. Namun, aktivitas tersebut perlu diatur, termasuk terkait batas tingkat kebisingan atau desibel dan penggunaan subwoofer, agar tidak mengganggu kesehatan maupun kenyamanan masyarakat.