KAI Daop 5 Purwokerto Gandeng BPN Jateng Perkuat Pengamanan Aset Negara
Purw9kerto-Spektroom: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat penanganan dan pengamanan aset negara yang dikelola perusahaan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KAI dan Kanwil BPN Jawa Tengah serta delapan Kantor Pertanahan di wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Tegal, dan Wonosobo.
Penandatanganan dilakukan di Semarang, Senin (11/5/2026), oleh Vice President KAI Daop 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana bersama jajaran pimpinan Daop KAI lainnya, yaitu Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, dan Daop 6 Yogyakarta, dengan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
Manager Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. As’ad Habibuddin, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya penyelamatan dan pengamanan aset negara yang memiliki nilai penting bagi operasional perusahaan.
“Aset yang dikelola KAI merupakan bagian dari aset negara yang memiliki nilai strategis dan harus dijaga keberadaannya. Melalui kerja sama dengan BPN Provinsi Jawa Tengah ini, KAI memperkuat langkah penanganan berbagai persoalan pertanahan dan aset agar pengelolaannya semakin tertib, legal, dan optimal,” ujar As’ad dalam siaran pers, Selasa (12/5/2026).
Menurut As’ad, ruang lingkup kerja sama meliputi koordinasi dan dukungan dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, seperti penyerobotan lahan, penggunaan tanpa hak, sengketa tanah, hingga percepatan proses sertifikasi aset.
KAI Daop 5 Purwokerto saat ini mengelola aset tanah seluas 18.403.612 meter persegi. Dari jumlah tersebut, 9.848.011 meter persegi atau sekitar 53,5 persen telah memiliki sertifikat.
Ia menegaskan, sinergi dengan BPN sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas aset negara yang dikelola KAI sekaligus mencegah potensi kerugian negara akibat pemanfaatan aset secara tidak sah.
“Kerja sama ini juga menjadi bagian dari komitmen KAI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, khususnya dalam aspek pengamanan dan optimalisasi aset negara,” katanya.
Selain penanganan persoalan aset, kerja sama tersebut juga mencakup pendampingan hukum, layanan legal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan dan hukum aset.
Melalui kolaborasi ini, KAI berharap upaya pengamanan dan penyelamatan aset negara dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat maupun negara.
“Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan saat ini, tetapi juga menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat pengelolaan aset negara secara profesional dan berkelanjutan,” tutup As’ad.
