Agraria
Jakarta-Spektroom : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan transformasi layanan pertanahan dengan menetapkan target waktu penyelesaian yang lebih terukur. Dua layanan yang dikembangkan adalah Pengukuran Terjadwal dengan target 12 hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target 10 hari. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung
Agraria
Jakarta – Spektroom : Kepastian hukum atas tanah wakaf masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Dari estimasi 522.026 bidang tanah wakaf di Indonesia, baru 313.142 bidang atau sekitar 60 persen yang telah bersertipikat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat proses legalisasi aset tersebut. Dalam
Agraria
Jakarta-Spektroom : Pemilik tanah diimbau memasang dan memelihara patok tanda batas untuk menjaga keamanan aset sekaligus mencegah potensi sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. Kejelasan batas tanah juga membantu memperlancar proses pengukuran dalam pengurusan sertipikat tanah. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo
Agraria
Jakarta - Spektroom: Sertipikat Elektronik merupakan salah satu wujud transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa sejak penerapan yang dimulai pada 4 Desember 2023, sudah ada jutaan Sertipikat Elektronik yang diterbitkan
Agraria
Jakarta-Spektroom : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 9.774.933 Sertipikat Elektronik hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut mencakup sertipikat baru dan hasil alih media dari sertipikat tanah analog sejak penerapan layanan digital pada 4 Desember 2023. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol
Agraria
Jakarta-Spektroom : Pemerintah mendorong pengaturan Reforma Agraria yang lebih menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, memperkuat kepastian hukum, serta mempercepat penyelesaian konflik agraria. Regulasi baru diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini menghambat pelaksanaan program tersebut. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/
Agraria
Jakarta – Spektroom : Masyarakat kini memiliki ruang baru untuk mendapatkan informasi langsung mengenai layanan pertanahan tanpa harus bingung mencari prosedur, biaya, maupun waktu pengurusan sertipikat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Masyarakat Tanya ATR/BPN atau MasNya ATR/BPN. Program tersebut mulai disiarkan secara langsung
Agraria
Sleman-Spektroom : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) hunian tetap (huntap) kepada warga Kalurahan Kepuharjo dan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, yang terdampak erupsi Gunung Merapi 2010. Penyerahan sertifikat berlangsung di Joglo Kalurahan Kepuharjo, Selasa (29/9/2026), sebagai bagian dari penyelesaian
Agraria
Kulon progo-Spektroom : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kulon Progo menegaskan komitmennya mempercepat layanan sertifikasi tanah bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-66, Jumat (25/9/2026). Peringatan yang digelar sederhana di halaman Kantor ATR/
Agraria
Jakarta-Spektroom : Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria telah diselesaikan dan disepakati untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta,
Agraria
Jakarta-Spektroom : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri diminta memperkuat penanganan dugaan mafia tanah, terutama perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, maupun tindak pidana korupsi. Konsultan hukum Dr. Abdul Gofur, S.H., M.H., mengatakan penanganan persoalan pertanahan perlu dilakukan secara menyeluruh. Langkah
Agraria
Tanjungpinang-Spektroom : Setelah mengadakan kunjungan kerja di Kepulauan Riau( Kepri), Komisi II DPR RI menyoroti implementasi berbagai Program Astacita yang mengalami sejumlah hambatan meskipun telah berjalan, khususnya di Kota Batam. Menurut Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, salah satu kendala terbesar adalah persoalan lahan yang sering menghambat pelaksanaan