Kapolda Kalbar Mutasikan 2 PJU dan 7 Kapolres

Kapolda Kalbar Mutasikan 2 PJU dan 7 Kapolres
Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar menyampaikan arahannya saat Sertijab PJU dan Kapolres di halaman Mapolda Kalbar. (Foto: Bid. Humas Polda Kalbar)

Pontianak-Spektroom : Suasana khidmat menyelimuti halaman Mapolda Kalimantan Barat saat upacara serah terima jabatan (Sertijab) 2 Pejabat Utama (PJU) dan 7 Kapolres di jajarannya, digelar Selasa (28/07/2026).

Para pejabat yang mutasi. (Foto: Bid Humas Polda Kalbar)

Di balik prosesi formal yang sarat tradisi itu, tersimpan kisah tentang estafet kepemimpinan, pengabdian, dan harapan baru bagi pelayanan kepolisian di Bumi Khatulistiwa.

Dipimpin langsung Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, upacara tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru bagi sejumlah perwira yang mendapat amanah di lingkungan Polda Kalbar.

Mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar pergantian nama pada papan jabatan, melainkan bagian dari perjalanan karier para anggota Polri yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri di berbagai wilayah Indonesia.

Di jajaran Pejabat Utama, tongkat kepemimpinan Direktorat Reserse Narkoba berpindah dari Kombes Pol. Deddy Supriadi kepada Kombes Pol. Dr. Prasetiyo Adhi Wibowo. Sementara Direktorat Lalu Lintas kini dipimpin Kombes Pol. Muhammad Purbaja menggantikan Kombes Pol. Valentinus Asmoro.

Pergantian juga terjadi di sejumlah wilayah yang menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Mulai dari Mempawah, Sambas, Sintang, Melawi, Sanggau, Kubu Raya hingga Kapuas Hulu, para kapolres baru akan menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari menjaga keamanan wilayah perbatasan, mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, hingga memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Bagi para pejabat yang meninggalkan Kalbar, mutasi menjadi bagian dari perjalanan pengabdian yang harus terus berlanjut di tempat baru.

Sementara bagi mereka yang datang, Kalimantan Barat menjadi ruang pengabdian berikutnya yang menuntut adaptasi cepat terhadap karakter masyarakat dan dinamika wwilayahl . Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi Polri.

Menurutnya, rotasi jabatan menjadi sarana regenerasi kepemimpinan sekaligus penyegaran organisasi agar kinerja kepolisian terus berkembang mengikuti tantangan zaman.

“Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk meningkatkan profesionalisme, regenerasi kepemimpinan, dan optimalisasi kinerja satuan,” ujarnya.

Lebih dari sekadar pergantian pejabat, sertijab ini membawa harapan baru bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Harapan agar pelayanan publik semakin responsif, penegakan hukum semakin profesional, dan kehadiran polisi semakin dirasakan sebagai mitra yang dekat dengan warga.

Di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang, wajah-wajah baru di jajaran Polda Kalbar kini memulai langkah mereka.

Sebuah amanah baru telah diberikan, dan masyarakat menanti karya nyata yang akan mereka persembahkan untuk menjaga Kalimantan Barat tetap aman, tertib, dan kondusif.

Berita terkait

‎Sindikat Judol Bikin Markas di RI, Prof Hikmahanto: Blokir Saja Tak Cukup

‎Sindikat Judol Bikin Markas di RI, Prof Hikmahanto: Blokir Saja Tak Cukup

Jakarta-Spektroom : Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menekan perputaran dana judi online (judol) di Indonesia. Ia menilai penegakan hukum harus dimaksimalkan agar pemberantasan judol semakin efektif. Hal itu disampaikan Prof Hikmahanto menanggapi data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Rafles
Ketersediaan Air Bersih Masih Mencukupi Untuk Mensuplay Daerah yang Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah

Ketersediaan Air Bersih Masih Mencukupi Untuk Mensuplay Daerah yang Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah

Semarang-Spektroom: Kepala BPBD, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan, wilayah terdampak kemarau sampai 24 Juli 2026 sebanyak 25 kabupaten/ kota, dengan 83 kecamatan dan 148 desa. Sebanyak 11 kabupaten/ kota pun sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan 2026. Hal itu disampaikan Bergas saat melaporan kondisi terkini terkait kekeringan dan distribusi air bersih

Sigit Budi Riyanto, Bian Pamungkas