Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tidak Tunduk pada Hukum
Jakarta - Spektroom.com : Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, setiap kewenangan penegakan hukum harus dijalankan sesuai aturan. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya dapat dibangun melalui keberanian mengungkap kebenaran, termasuk jika dugaan pelanggaran melibatkan anggota internal kepolisian.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), saat memaparkan perkembangan perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan sejumlah nomor telepon sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur permohonan resmi, serta dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX).
Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli bidang teknologi informasi serta pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, komputer, laptop, perangkat penyimpanan data, dokumen, dan log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” ujarnya.
Menurut Suyudi, kehormatan institusi kepolisian tidak dibangun dengan melindungi kepentingan tertentu, tetapi melalui komitmen menegakkan hukum secara adil, termasuk terhadap pihak internal.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tegasnya.
Selain kasus penyadapan, Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar. Kapolri menegaskan, perkara tersebut tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan kasus penyadapan karena masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap penegak hukum wajib menjunjung kebenaran, keadilan, dan aturan yang berlaku.( Rilis Mabea)
