Karhutla Kalteng: Gubernur Agustiar Sabran Minta Operasi Udara dan Darat Terintegrasi
Palangka Raya –Spektroom: Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menginstruksikan agar operasi water bombing dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) diintegrasikan secara penuh dengan tim pemadam di jalur darat. Sinergi ini dinilai krusial agar pemadaman titik api berjalan lebih cepat dan mencegah area yang telah padam terbakar kembali.
Arahan tersebut disampaikan oleh Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (29/8/2026). Ia menekankan pentingnya memaksimalkan seluruh kekuatan yang tersedia, terutama untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat
"Water bombing bukan berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan tim di darat. Setelah api ditekan dari udara, pasukan di lapangan harus memastikan titik tersebut benar-benar aman dan tidak muncul kembali," tegas Agustiar.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, Ahmad Toyib, melaporkan bahwa saat ini masih terdapat 15 titik kebakaran yang berada dalam proses pemadaman. Di sisi lain, 10 titik yang sebelumnya berkondisi terparah sudah berhasil ditangani.
Untuk mendukung pemadaman dari udara, pemerintah mengerahkan lima helikopter water bombing. Namun, Ahmad Toyib menjelaskan bahwa hanya tiga unit yang saat ini aktif beroperasi, sementara dua unit lainnya sedang menjalani perawatan atau menunggu suku cadang.
Merespons hal itu, Gubernur meminta agar armada udara yang aktif diprioritaskan ke wilayah dengan tingkat kerawanan dan dampak tertinggi. Beberapa wilayah prioritas tersebut meliputi:
Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur (khususnya wilayah Sampit) Katingan dan Seruyan
Data Hotspot dan Personel Gabungan
Berdasarkan data berkala dari BPBD Kalteng, tercatat ada 38.916 titik panas (hotspot) dengan total 2.090 kejadian Karhutla di wilayah tersebut. Terdapat perbedaan estimasi luas lahan terbakar, di mana laporan daerah mencatat luasan mencapai 60.028,77 hektare, sedangkan sistem pemantauan Sipongi KLHK mencatat seluas 7.634,46 hektare.
Guna menanggulangi skala kebakaran tersebut, sebanyak 7.208 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan telah diterjunkan ke lapangan. Pemprov Kalteng menargetkan penguatan kekuatan darat ini hingga mencapai 10.700 personel.
Kelanjutan Modifikasi Cuaca dan Perlindungan Warga
Selain penanganan fisik di lapangan, Pemprov Kalteng juga melanjutkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Pelaksanaan TMC periode keempat ini dijadwalkan berlangsung sejak 26 Agustus hingga 2 September 2026.
Agustiar mengingatkan jajarannya agar pemadaman api berjalan selaras dengan perlindungan terhadap warga yang terdampak kabut asap. Ia meminta instansi terkait memastikan kesiapan fasilitas penunjang di posko terpadu, mulai dari dapur umum, air bersih, masker, vitamin, hingga pasokan oksigen medis.
"Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi. Penanganan harus cepat, terpadu, dan menyentuh langsung kebutuhan warga," pungkasnya.
Operasi skala besar ini didukung penuh oleh Pemprov Kalteng melalui optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang dialokasikan antara lain untuk operasional satgas TNI/Polri serta BPBD. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda Kalteng, Sekda Linae Victoria Aden, dan para kepala perangkat daerah terkait.
