Trending

Karhutla Masih Jadi Ancaman Serius di Kalbar, BPBD Soroti Faktor Manusia dan Lahan Gambut

Karhutla Masih Jadi Ancaman Serius di Kalbar, BPBD Soroti Faktor Manusia dan Lahan Gambut
Data Karhutla 2025. Sumber : Pusdalops PB BPBD Kalbar

Spektroom - Kalimantan Barat kembali dihadapkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Data menunjukkan bahwa karhutla masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah gambut yang sangat rentan terbakar.

Dalam satu dekade terakhir, ratusan ribu hektare lahan di Kalbar hangus akibat kebakaran, dengan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Tahun 2019 tercatat sebagai periode terparah dengan luas lahan terbakar mencapai 151.919 hektare.

Lonjakan karhutla kembali terjadi pada 2023. Berdasarkan data lembaga pemantau lingkungan, luas lahan terbakar pada tahun tersebut diperkirakan berkisar antara 82.411 hingga 111.848 hektare, menjadikannya salah satu tahun dengan jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di Kalimantan Barat.

Pemadaman Karhutla ditangani secara terkoordinasi yg melibatkan unsur Swasta dan kelompok Masyarakat.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menyebut bahwa sebagian besar karhutla di Kalbar masih dipicu oleh aktivitas manusia.

“Penyulut utama kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat masih didominasi oleh faktor kelalaian manusia, terutama dalam pembukaan lahan.

Kondisi ini semakin berisiko ketika terjadi di wilayah gambut yang mudah terbakar,” ujarnya.

Daniel menjelaskan, faktor alam seperti kemarau panjang akibat El Nino dan dampak krisis iklim global turut memperparah situasi.

Lahan yang kering membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

“Ketika curah hujan rendah dan kelembaban tanah menurun, satu titik api bisa dengan cepat meluas menjadi kebakaran besar,” tambahnya.

Wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi tersebar di Kabupaten Ketapang, Sintang, dan Bengkayang.

Daerah-daerah tersebut memiliki jumlah desa rawan karhutla yang cukup banyak, baik karena karakteristik lahan gambut maupun tingginya aktivitas pembukaan lahan.

Asap akibat karhutla kerap mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Di sisi lain, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas sekitar 9,17 juta hektare.

Lebih dari 4,45 juta hektare di antaranya merupakan hutan produksi. Namun, tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat.

Data menunjukkan sekitar 5,04 juta hektare lahan di Kalbar kini berstatus kritis dan membutuhkan rehabilitasi serius.

Dalam dua dekade terakhir, Kalbar tercatat kehilangan sekitar 1,25 juta hektare hutan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan.

Untuk menekan risiko karhutla, Daniel menegaskan pentingnya upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Pemerintah mendorong pengembangan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), penguatan regulasi pengolahan lahan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanggulangan bencana asap.

“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman. Pencegahan dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkas Daniel.

Berita terkait

Maluku Raih Terbaik Ketiga Nasional IPP 2025,  Lewerissa Persembahkan Penghargaan untuk Seluruh Rakyat dan Pemuda

Maluku Raih Terbaik Ketiga Nasional IPP 2025, Lewerissa Persembahkan Penghargaan untuk Seluruh Rakyat dan Pemuda

Ambon-Spektroom: Provinsi Maluku kembali menunjukkan capaian positif dalam pembangunan kepemudaan di tingkat nasional. Prestasi tersebut diperoleh melalui peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025, Maluku berhasil menempati posisi Terbaik Ketiga Nasional, sebuah prestasi yang mencerminkan kerja bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Penghargaan ini diterima Gubernur Maluku, Hendrik

Yantje Lekatompessy, Pelinus Latuheru
Lantik 73 Pejabat Pengawas, Bupati Banyuwangi Minta Pejabat Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

Lantik 73 Pejabat Pengawas, Bupati Banyuwangi Minta Pejabat Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

Banyuwangi-Spektroom :  Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 73 pejabat pengawas yang akan bertugas di kelurahan dan kecamatan, di Aula Rempeg Jogopati, Kamis malam (29/10/2026). Dalam sambutannya, Bupati Ipuk Fiestiandani meminta kepada seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Seperti melayani dengan ramah dan senyuman,

Julianto