Karhutla Mengintai, Krisis Air dan Pangan Membayangi Kalteng
Palangka Raya-Spektroom: Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Kalimantan Tengah. Namun persoalan yang mengintai masyarakat bukan semata soal api dan kabut asap. Kemarau panjang mulai memunculkan ancaman yang lebih mendasar: krisis air dan pangan.
Kekhawatiran itu mencuat dalam dialog penanganan Karhutla antara peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-36 dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (15/9/2026).
Forum tersebut membuka persoalan yang selama ini kerap berada di belakang isu Karhutla. Ketika perhatian tersedot pada titik api dan pemadaman, bagaimana masyarakat bertahan jika kemarau terus berlangsung dan sumber air serta pangan ikut tertekan?
Ketua Perkumpulan Warga Jawa Perantau Saklawase (PAWARTOS) Kalteng, H. Pujo Harianto, meminta persoalan tersebut tidak dipandang sebagai dampak sampingan.
“Apa saja yang perlu dilakukan dan dipersiapkan oleh warga masyarakat agar krisis air dan pangan dapat menjadi perhatian kita bersama?” tegas Pujo.
Pertanyaan itu sekaligus menjadi alarm bahwa penanganan Karhutla tidak cukup mengandalkan respons ketika kebakaran telah terjadi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ancaman Karhutla, dengan demikian, bukan hanya soal berapa hektare lahan yang terbakar atau berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Ada persoalan yang lebih panjang: bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap air dan pangan ketika kemarau berkepanjangan.
Perwakilan Serdik Sespimti Dikreg-36, Kombes Pol. Rony Yulianto, menilai persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, TNI-Polri, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan elemen lainnya harus berada dalam satu koordinasi.
“Harapan kami ke depannya terus bisa terbina dan terjalin kerja sama, koordinasi, serta kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalteng, TNI-Polri, akademisi, pelaku usaha, dan Forum Kebangsaan dalam penanggulangan Karhutla,” ujar Rony.
Perwakilan Forum Kebangsaan Kalteng sekaligus Ketua DPW Garda Wirausaha Nasional Kalteng, Yorgen Kaharap Nahan, mengatakan sinergi tersebut diperlukan agar penanganan Karhutla tidak dilakukan secara sektoral.
“Hari ini kami dari Forum Kebangsaan Kalteng bersama pimpinan ormas bersinergi dan berdiskusi dengan PKDN Karhutla Sespimti Mabes Polri untuk mencari solusi terhadap penanganan Karhutla di Kalteng,” ungkap Yorgen.
Menurut dia, pemerintah, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan perlu duduk bersama menyusun langkah penanganan sejak awal, bukan menunggu persoalan membesar.
Yorgen juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi bagian dari persoalan dengan membuka atau membersihkan lahan melalui pembakaran.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing dan tidak membakar hutan maupun lahan. Mari kita ciptakan kondisi yang kondusif demi Kalimantan Tengah yang lebih baik,” pungkasnya.
Karhutla pada akhirnya bukan sekadar perkara memadamkan api. Di balik kepulan asap terdapat persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi hingga ketahanan pangan dan air. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemarau panjang harus berjalan beriringan dengan pencegahan kebakaran.
Sebab ketika api sudah membesar, yang terbakar bukan hanya hutan dan lahan. Ketahanan hidup masyarakat pun ikut dipertaruhkan. (Polin-Ctr)
