Trending

SMSI Kalsel Evaluasi Kinerja Daerah, LHK Jadi Rapornya

SMSI Kalsel Evaluasi Kinerja Daerah, LHK Jadi Rapornya
Sebagian Para Pengurus SMSI Kalsel.(Foto SMSI Kalsel)

Banjarmasin-Spektroom :Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Desember 2026. Forum tersebut bakal menjadi ruang untuk mengukur sejauh mana pengurus SMSI kabupaten/kota merealisasikan program kerja sepanjang tahun ini.

Ketua SMSI Kalsel Anang Fadhilah mengatakan, evaluasi diperlukan agar program organisasi tidak berhenti pada perencanaan. Setiap pengurus daerah harus menunjukkan capaian sekaligus menyampaikan kondisi organisasinya secara resmi.

“Kita akan gelar rakor guna konsolidasi organisasi, selain juga untuk mengevaluasi kinerja selama setahun ini,” ujar Anang di Sekretariat SMSI Kalsel, Jalan Sultan Adam, Kompleks Andika Nomor 3, Banjarmasin, Senin (14/9/2026).

Menurut Anang, evaluasi akan mencakup kepengurusan SMSI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah Laporan Hasil Kinerja (LHK).

Setiap pengurus daerah diwajibkan menyerahkan LHK dengan melampirkan program kerja 2026. Laporan tersebut akan menjadi bahan untuk melihat program yang telah terlaksana, target yang tercapai serta pekerjaan yang masih tersisa.

“Laporan resmi mesti mereka sampaikan melalui Laporan Hasil Kinerja (LHK) dengan melampirkan pula program kerja tahun 2026,” katanya.

Sebagian Para Pengurus SMSI Kalsel.(Foto SMSI Kalsel)

Anang mengatakan, masih ada waktu sekitar tiga bulan sebelum Rakor digelar. Waktu tersebut dinilai cukup bagi SMSI kabupaten/kota untuk mengejar target yang belum terealisasi sekaligus membenahi administrasi organisasi.

“Dengan masih ada waktu sekitar tiga bulan ini, SMSI kabupaten/kota masih ada waktu mengejar target program dan merapikan LHK mereka,” ujarnya.

Bukan Sekadar Formalitas

Rakor Desember tidak diarahkan menjadi forum seremonial. SMSI Kalsel ingin menjadikan agenda tersebut sebagai momentum untuk mengetahui secara nyata kondisi organisasi di daerah.

Capaian masing-masing SMSI kabupaten/kota akan menjadi bagian dari evaluasi organisasi. Dari sana, pengurus provinsi dapat memetakan daerah yang programnya berjalan baik maupun yang masih membutuhkan penguatan.

Konsolidasi juga dinilai penting untuk menyatukan langkah menghadapi perubahan industri media siber yang semakin dinamis. Perkembangan teknologi digital, tantangan bisnis media, hingga kebutuhan penguatan profesionalisme perusahaan pers menjadi bagian dari persoalan yang perlu dibicarakan bersama.

Hasil evaluasi 2026 nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai catatan organisasi. Temuan dan rekomendasi Rakor akan menjadi pijakan dalam menyusun program SMSI Kalsel pada tahun berikutnya.

Karena itu, SMSI Kalsel meminta seluruh pengurus kabupaten/kota menyiapkan LHK secara serius dan menyampaikan kondisi organisasi apa adanya.

Rakor Desember pun diharapkan menjadi momentum untuk mengukur kekuatan organisasi dari tingkat bawah hingga provinsi—sekaligus memastikan program kerja yang telah disusun benar-benar menghasilkan kinerja, bukan sekadar menjadi dokumen di atas kertas.

Berita terkait

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Perjuangkan Pengusaha Lokal dalam Tata Kelola Tambang Gunung Botak

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Perjuangkan Pengusaha Lokal dalam Tata Kelola Tambang Gunung Botak

Jakarta–Spektroom : Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis

Eva Moenandar, Rafles
Pemerintah Ubah Cara Awasi Digital: Tak Semua Teknologi Diperlakukan Sama

Pemerintah Ubah Cara Awasi Digital: Tak Semua Teknologi Diperlakukan Sama

Jakarta-Spektroom : Perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks mengarahkan pemerintah mengubah cara mengawasi pemanfaatan teknologi. Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pendekatan pengawasan berbasis risiko agar standar perlindungan disesuaikan dengan dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak masyarakat, terutama di sektor strategis seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

Rafles