Rapat Komisi II DPR RI Soroti Aset Daerah, Wawako Tanjungpinang Dorong BMD Tingkatkan PAD
Tanjungpinang – Spektroom : Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama kepala daerah se-Indonesia yang digelar secara virtual, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung dari Ruang Rapat Komisi II (KK.II), Gedung Nusantara, DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengikuti RDP secara virtual dari Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
RDP membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi pengelolaan aset pemerintah daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden di desa.
Usai mengikuti rapat, Raja Ariza mengatakan Pemerintah Kota Tanjungpinang terus mendorong optimalisasi pengelolaan BMD agar aset yang memiliki potensi dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Pemko Tanjungpinang terus melakukan identifikasi dan inventarisasi BMD, baik yang berada di OPD maupun pada Pengelola Barang. Aset yang memiliki potensi pemanfaatan akan kita optimalkan sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar Ariza.
Menurutnya, optimalisasi BMD dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi dan inventarisasi, perubahan status guna, penilaian, hingga penetapan skema pemanfaatan.
Skema pemanfaatan tersebut antara lain berupa sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), serta Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
“Setiap aset harus memiliki kejelasan administrasi, status dan nilai, sehingga dapat ditentukan bentuk pemanfaatan yang tepat. Dengan pengelolaan yang tertib dan optimal, BMD dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD,” katanya.
Saat ini, sejumlah BMD Pemko Tanjungpinang tengah dalam proses optimalisasi. Di antaranya satu unit Kantor Kas Bank Riau Kepri di BPKAD yang telah berkontrak dan satu unit di Kantor Wali Kota yang sedang dalam proses kontrak.
Selain itu, sembilan unit BMD sedang dalam proses penetapan nilai sewa, enam unit dalam proses penilaian untuk kerja sama pemanfaatan bersifat khusus, serta 128 unit BMD masih dalam proses rekapitulasi usulan dari OPD.
Percepatan Sertifikasi Aset
Selain optimalisasi BMD, Pemko Tanjungpinang juga terus mempercepat sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah.
Dari total 1.784 bidang tanah milik Pemko Tanjungpinang, sebanyak 1.186 bidang telah bersertipikat, sedangkan 598 bidang lainnya masih belum bersertipikat.
“Kita berharap sinergi dengan BPN terus diperkuat, terutama dalam percepatan sertifikasi dan penyelesaian lahan yang masa HGB-nya telah berakhir. Kepastian hukum atas aset menjadi penting agar ke depan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah,” jelas Ariza.
Pemko Tanjungpinang juga mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara untuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Kota Tanjungpinang tidak memiliki lahan yang masuk kategori tersebut.
Dalam pembahasan program prioritas Presiden di desa, Pemko Tanjungpinang turut mendorong pelaksanaan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih direncanakan sebanyak 18 unit di 16 titik lokasi. Sedangkan Kampung Nelayan Merah Putih diusulkan pada lima kelurahan, yakni Penyengat, Senggarang, Kampung Bugis, Tanjung Unggat, dan Sei Jang.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan berbagai program berjalan efektif. Kita berharap hasil rapat ini dapat menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan di daerah,” pungkasnya.
