Wamen Bima Arya: Pemda Harus Berani Ambil Peran Percepat Transisi Energi
Tanjungpinang – Spektroom : Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Daerah dinilai memiliki kewenangan, anggaran, serta kemampuan menyusun program dan target pembangunan sesuai potensi wilayah masing-masing.
Penegasan itu disampaikan Bima Arya dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten yang digelar World Wildlife Fund (WWF) Indonesia secara daring, Selasa (15/9/2026).
Forum tersebut diikuti Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah dari Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Bima mengatakan target nasional dan provinsi terkait transisi energi pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi program dan aksi nyata di daerah.
“Pemerintah daerah memiliki wilayah, memiliki kewenangan, memiliki anggaran, serta memiliki kemampuan untuk mendesain program dan menetapkan target pembangunan di daerah.”
Menurut Bima, target penurunan emisi yang ditetapkan pemerintah cukup ambisius karena mencakup berbagai sektor, mulai dari kehutanan, energi, industri hingga transportasi.
Karena itu, pencapaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu bekerja bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk membuka peluang dukungan dan kerja sama internasional.
Bima juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada komitmen dan dokumen perencanaan. Menurut dia, transisi energi membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan, inovasi, kolaborasi dan aksi konkret.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi dan mengambil peran langsung dalam proses transisi energi.”
Ia menekankan bahwa agenda transisi energi harus mulai diwujudkan melalui langkah nyata di masing-masing daerah.
“Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan memulai, tetapi siapa yang siap mengambil peran dan menghadirkan aksi nyata bagi bangsa.”
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah menyatakan pemerintah daerah sepakat mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Namun, ia mengakui implementasinya menghadapi tantangan keterbatasan fiskal daerah dan kewajiban memenuhi berbagai pelayanan dasar masyarakat.
Lis menyebut sejumlah langkah yang dapat dikembangkan Tanjungpinang, seperti pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada aset pemerintah, penerangan jalan umum hemat energi, efisiensi energi pada gedung pemerintah serta pengelolaan sampah sebagai sumber energi dan bagian dari ekonomi sirkular.
Lis berharap pemerintah pusat mempertimbangkan skema pendanaan afirmatif bagi daerah dalam menjalankan transisi energi, khususnya kabupaten dan kota yang memiliki keterbatasan fiskal serta karakteristik geografis khusus seperti wilayah kepulauan.
Forum tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah sehingga target transisi energi nasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata yang tetap berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
