Karolin Jemput Bola ke Pusat, Kejar Sekolah Rakyat untuk Dongkrak IPM Landak
Landak,Spektroom – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, bergerak cepat memburu dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya.
Langkah itu dilakukan dengan mendatangi Kantor Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat di Pontianak guna mengawal usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Karolin menilai pembangunan Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Landak.
Pasalnya, rendahnya rata-rata lama sekolah masih menjadi salah satu faktor yang menahan laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut.
Dalam audiensi bersama jajaran Satker dan organisasi perangkat daerah (OPD), Karolin membeberkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Landak saat ini baru mencapai 7,5 tahun.
Angka itu dinilai masih jauh dari target yang diharapkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, kami berharap angka lama sekolah di Kabupaten Landak bisa meningkat. Saat ini masih 7,5 tahun sehingga berdampak pada IPM yang belum mengalami kenaikan signifikan,” ujar Karolin, Senin (13/07/2026).
Tak ingin sekadar mengajukan proposal, Karolin datang dengan membawa kesiapan yang dinilai menjadi modal penting agar proyek tersebut segera terealisasi.
Pemerintah Kabupaten Landak telah menyiapkan lahan strategis di kawasan Kota Ngabang yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Karolin, lahan tersebut sebelumnya berstatus hutan kota dan kini telah melalui proses penyesuaian fungsi melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk ATR/BPN.
Pemkab Landak juga siap melakukan pematangan lahan agar proses konstruksi dapat berjalan lebih cepat ketika anggaran pembangunan telah tersedia.
Langkah Pemkab Landak tidak berhenti pada penyediaan lahan. Karolin mengungkapkan pihaknya bahkan telah menyiapkan calon peserta didik melalui program “Gerbang Asa”, sebuah program yang menyasar anak-anak putus sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan.
“Sekolahnya memang belum dibangun, tetapi calon siswanya sudah kami siapkan. Saat ini mereka kami titipkan di asrama sambil menunggu program berjalan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Karolin turut membawa agenda lain yang tak kalah penting, yakni meminta dukungan pemerintah pusat untuk merevitalisasi sejumlah sekolah di wilayah pedalaman Landak yang kondisinya memprihatinkan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah bangunan sekolah milik Yayasan Katolik Santo Benediktus yang berdiri sejak 1984. Bangunan berbahan kayu itu dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan penanganan segera.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkab Landak juga menawarkan kesiapan lahan untuk pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Landak.
