Kartu Bima Sakti Diluncurkan, Pemko Tanjungpinang Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga
Tanjungpinang- Spektroom : Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari 10 program unggulan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Kartu Bima Sakti sekaligus produk unggulan daerah pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Tanjungpinang.
Peluncuran berlangsung di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (17/8/2026), dan dilakukan Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H., didampingi Wakil Wali Kota Raja Ariza.
Lis mengatakan, pemilihan 17 Agustus sebagai momentum peluncuran produk unggulan daerah memiliki makna strategis. Menurutnya, semangat perjuangan merebut kemerdekaan harus diteruskan melalui perjuangan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
“Dahulu kita berjuang merebut kemerdekaan, hari ini kita berjuang mengisi kemerdekaan dengan kemandirian ekonomi. Perjuangan pada masa kini bukan lagi dilakukan dengan senjata, melainkan melalui karya nyata, kreativitas, inovasi, teknologi, kewirausahaan, serta kemampuan menciptakan produk lokal yang mampu bersaing,” kata Lis.

Ia menegaskan, pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi antara perbankan, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, perangkat daerah, serta pelaku UMKM dan IKM menjadi kunci untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah semangat gotong royong yang harus kita hidupkan dalam membangun ekonomi Kota Tanjungpinang,” ujarnya.
Kartu Bima Sakti untuk Data Bantuan Lebih Tepat Sasaran
Lis menjelaskan, Kartu Bima Sakti merupakan bagian dari upaya Pemko Tanjungpinang membangun sistem data tunggal bagi masyarakat yang membutuhkan intervensi dan pelayanan pemerintah.
Melalui kartu tersebut, pemerintah diharapkan dapat lebih mudah mengidentifikasi kondisi serta riwayat bantuan masyarakat. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi tumpang tindih bantuan.

Untuk tahap awal, kartu diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1. Data tersebut selanjutnya akan terus dimutakhirkan agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terlewatkan.
“Dengan Kartu Bima Sakti, kita ingin secara bertahap meninggalkan sistem konvensional. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan atau bantuan, datanya dapat diidentifikasi melalui sistem yang terintegrasi,” jelas Lis.
Menurut dia, pemutakhiran data menjadi hal penting agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses pelayanan hanya karena data yang dimiliki pemerintah belum diperbarui.
“Kita ingin persoalan seperti ini bisa diminimalkan,” tambahnya.
Dekatkan Akses Pelayanan Hukum
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemko Tanjungpinang juga menyoroti pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Lis mengatakan, masih terdapat warga yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan dan status hukum, seperti pencatatan perkawinan, pengangkatan anak, hingga persoalan identitas yang membutuhkan penetapan pengadilan.
“Masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Karena itu, kami berterima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh jajaran yang telah merespons persoalan tersebut sehingga pelayanan dapat lebih dekat dan mudah diakses masyarakat,” ungkapnya.
Produk Lokal Tanjungpinang Didorong Naik Kelas
Selain Kartu Bima Sakti, Pemko Tanjungpinang meluncurkan sejumlah produk unggulan daerah hasil kreativitas dan inovasi pelaku UMKM dan IKM.
Produk tersebut antara lain aneka sambal, otak-otak frozen, lakse frozen, abon tongkol, serundeng tamban, stik otak-otak, bilis kriuk, motif kreatif jilbab, serta kerajinan kulit pari.
Peluncuran produk-produk tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun tidak sekadar menjadi perayaan seremonial, tetapi dimanfaatkan Pemko Tanjungpinang untuk menegaskan arah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan kemandirian masyarakat.