Keberadaan Cagar Budaya Harus Mampu Menggerakkan Ekonomi Daerah
Mataram-Spektroom : Pelestarian cagar budaya harus memasuki paradigma baru. Keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya, tetapi dari sejauh mana warisan sejarah mampu dikelola, dimanfaatkan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendidikan, riset, pariwisata budaya, serta penguatan ekonomi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Miq Iqbal saat menerima Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi NTB bersama perwakilan TACB kabupaten/kota se-Pulau Lombok di Mataram Senin (3/8/2026).
Selama ini pelestarian cagar budaya masih terlalu berorientasi pada penetapan status, sementara aspek pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatannya belum berjalan optimal.
"Buat saya tidak penting seberapa banyak yang ditetapkan. Yang penting adalah seberapa serius kita mengurus yang sudah ada. Lebih baik sedikit, tetapi benar-benar terurus, daripada mengejar status, setelah ditetapkan justru tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan," tegasnya.
Ia menilai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi adalah belum tersedianya sistem inventarisasi cagar budaya yang lengkap dan terintegrasi. Padahal, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas pelestarian, hingga mengalokasikan anggaran secara tepat.
"Kalau datanya belum tertata, bagaimana kita bisa menentukan prioritas? Kita harus memiliki sistem inventarisasi yang jelas agar arah pelestarian cagar budaya benar-benar berbasis data," ujarnya.
Karena itu, Gubernur meminta Dinas Kebudayaan segera membangun basis data cagar budaya berbasis digital yang memuat informasi mengenai lokasi, nilai sejarah, kondisi fisik, tingkat kerusakan, kebutuhan konservasi, hingga potensi pemanfaatannya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan destinasi wisata budaya.
Selain inventarisasi, Gubernur juga mendorong penguatan penelitian arkeologi di NTB, masih banyak tinggalan sejarah yang diperkirakan berada di bawah permukaan tanah dan belum pernah diteliti secara komprehensif.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pengembangan Kawasan Kota Tua Ampenan. Gubernur menilai kawasan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai pintu perdagangan dan ruang perjumpaan berbagai bangsa di Pulau Lombok. Karena itu, setiap upaya revitalisasi harus tetap menjaga karakter dan keaslian kawasan melalui pendekatan sejarah, arkeologi, dan konservasi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Ihwan melaporkan pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pertama sejak Dinas Kebudayaan berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri. Forum ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya, perguruan tinggi, komunitas sejarah, dan para pemerhati budaya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kebudayaan akan mempercepat pemeringkatan koleksi Museum Negeri NTB sebagai cagar budaya tingkat provinsi, menyusun basis data cagar budaya berbasis digital, membentuk forum komunikasi TACB se-NTB, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan peta jalan pelestarian cagar budaya di Nusa Tenggara Barat.
