Trending

Arahan di Posko Utama Solok, Wapres: Pemulihan Lahan Pertanian Harus Jadi Prioritas

Arahan di Posko Utama Solok, Wapres: Pemulihan Lahan Pertanian Harus Jadi Prioritas
Wapres Gibran memberikan arahan di Posko Utama Banjir Bandang Solok (Foto: Set Wapres)

Solok-Spektroom : Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok tidak berhenti saat air surut. Hal itu disampaikan saat memberi arahan di Posko Utama Penanggulangan Bencana di Lapangan Kantor Bupati Solok, Jumat (25/9/2026).

Wapres meminta Forkopimda dan perwakilan pemerintah pusat memperkuat koordinasi untuk percepatan pencarian korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan pemulihan akses masyarakat.

“Penanganan tidak selesai saat air surut. Lumpur, pasir, batu, kayu, dan longsoran harus dibersihkan. Prioritas pembersihan material banjir di permukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, fasilitas umum,” tegasnya.

Wapres juga meminta kewaspadaan terhadap hujan dan longsor susulan. Ia menginstruksikan koordinasi dengan BMKG diperkuat dan informasi risiko disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami warga di kawasan rawan.

“Tingkatkan kewaspadaan hujan dan longsor susulan. Perkuat koordinasi dengan BMKG dan pastikan warga di area rawan menerima informasi yang mudah dipahami,” pintanya.

Selain pemulihan fisik, Wapres menyoroti sektor pertanian. Solok sebagai lumbung pangan Sumbar dan nasional harus segera dipulihkan agar warga bisa kembali bertani.

“Solok merupakan salah satu lumbung pangan untuk Sumbar dan Nasional, pemulihan lahan pertanian harus menjadi prioritas agar warga bisa kembali bertani,” ungkapnya.

Perhatian juga diberikan kepada warga yang memiliki cicilan di PNM Mekaar dan bank Himbara. Wapres meminta Bupati Solok mendata warga tersebut agar mendapat keringanan restrukturisasi selama masa bencana.

“Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekaar atau yang lainnya. Jadi, warga yang memiliki cicilan di bank Himbara mana pun, selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan,” ujar Wapres.

Dalam kunjungan itu, Wapres menerima laporan tim SAR gabungan telah menemukan warga hilang atas nama Agusra (59) dalam kondisi meninggal dunia. Wapres meminta pendampingan penuh untuk keluarga korban.

Wapres memastikan seluruh kendala di lapangan akan dilaporkan kepada Presiden untuk tindak lanjut di tingkat pusat.

“Semua kendala dan persoalan di lapangan akan saya laporkan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno