Kedaulatan Digital dan Penyelamatan Generasi Bangsa

Oleh: Dr. Eko Wahyuanto - Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta - Spektroom: Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun bukan hanya aturan administratif, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap fenomena "kolonialisasi mental" melalui algoritma asing.

Selama ini, kita seolah membiarkan ruang privat anak-anak menjadi laboratorium eksperimen raksasa teknologi global di mana data pribadi mereka dikeruk habis dan perilaku mereka dimanipulasi secara sistematis demi keuntungan komersial pihak ketiga.

Negara tidak boleh hanya menjadi penonton saat kebocoran data terjadi berulang tanpa tindakan hukum nyata. Karena kedaulatan digital tanpa perlindungan terhadap anak, sebuah ilusi kosong.

Publik mendesak audit algoritma secara transparan untuk membongkar mengapa konten "sampah" lebih mudah viral daripada narasi edukatif. Mengingat sistem saat ini dirancang untuk memicu dopamin instan dan bukan kecerdasan kognitif.

Menjinakkan Algoritma

Penting untuk dipahami bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki filter kritis secara matang, untuk membedakan antara realitas sosial dan rekayasa digital agresif.

Tanpa audit ketat terhadap cara platform menyuguhkan konten, regulasi seperti PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS), sulit menjinakkan algoritma yang terus memburu perhatian anak demi kepentingan akumulasi modal.

Tetapi, implementasi saat ini masih sebatas imbauan administratif tanpa integrasi sistem verifikasi identitas ketat.

Tanpa sinkronisasi data NIK dengan API platform global, fitur age-gating mudah dikelabui anak dengan memalsukan tahun lahir. Akibatnya, batasan akses belum menjadi instrumen teknis mengikat secara sistemik di ruang digital Indonesia.

PP TUNAS

Lahirnya Peraturan Pemerintah baru merupakan intervensi berani, melawan pengakuan pahit bahwa negara sempat abai membiarkan generasi muda menjadi "bahan bakar" mesin uang berbasis algoritma.

Peraturan ini sebagai upaya "dehumanisasi balik", melawan praktik platform digital yang mereduksi kemanusiaan anak-anak, menjadi sekadar titik data (data point) bagi target iklan dan konsumsi.

Hambatan utama pada lemahnya sinergi lintas sektoral dan penegakan hukum terhadap platform. Berbeda dengan negara lain yang menerapkan pengawasan melekat lewat blokade Internet Service Provider - ISP secara otomatis bagi anak. Sementara Indonesia masih terjebak pada kendala literasi orang tua.

Oleh karena itu dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk mewajibkan proteksi sistemik sebagai standar operasional seluruh penyedia layanan.

Penetapan batas usia 16 tahun dan verifikasi identitas ketat merupakan langkah konkret untuk mengambil alih kemudi kedaulatan digital yang sempat lepas dari genggaman negara.

Bukan bentuk sensor untuk mengekang kebebasan, melainkan upaya sanitasi ruang publik digital yang terlanjur toksik bagi pertumbuhan psikis dan moral generasi Z di masa depan.

Sanitasi Ruang Digital

Negara hadir menciptakan "taman bermain digital" aman dan bermartabat, sekaligus mengembalikan fungsi fundamental keluarga melalui pengawasan lebih terstruktur.

Tetapi, tanggung jawab seperti ini tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada orang tua; penegakan hukum terhadap platform dengan konten merusak harus ditindak tanpa kompromi. Agar ruang digital tidak menjadi belantara maya penuh predator.

Shoshana Zuboff, Profesor Emerita dari Harvard Business School, dalam teori Surveillance Capitalism, memperingatkan, praktik raksasa teknologi, bentuk perampasan hak atas masa depan.

Menurut Zuboff, ketika algoritma bekerja memprediksi dan membentuk perilaku anak sejak dini, sebenarnya bangsa ini sedang kehilangan hak asasi manusia paling dasar, yaitu kehendak bebas (free will).

Secara medis dan psikologis, kebijakan ini memiliki dasar ilmiah kuat terkait perkembangan saraf manusia.

Lain lagi Jonathan Haidt, psikolog sosial penulis The Anxious Generation, menegaskan, media sosial telah mengubah masa kecil yang seharusnya "berbasis permainan" menjadi "berbasis layar". Secara langsung memicu lonjakan depresi serta gangguan kecemasan masif pada remaja.

Penegakan Hukum

Kematangan emosional untuk mengelola penolakan digital, seperti jumlah like sedikit atau perundungan siber (cyber bullying), belum dimiliki anak di bawah 16 tahun. Karena bagian otak pengatur kontrol impuls (prefrontal cortex) belum sempurna.

Hal ini diperparah oleh media sosial sebagai "mesin slot" yang mengeksploitasi kerentanan psikologis anak demi meningkatkan durasi penggunaan aplikasi.

Penggunaan media sosial terlalu dini dapat menghambat pertumbuhan empati, di mana anak belajar "terhubung" secara digital namun kehilangan kemampuan dasar untuk "bercakap" secara manusiawi.

Tanpa pembatasan usia, negara berisiko menciptakan generasi mahir secara teknologi namun cacat emosional dan kehilangan jati diri nasional, akibat paparan budaya asing tidak terfilter.

Keberhasilan PP TUNAS akan menjadi uji nyali bagi penegakan hukum di hadapan raksasa teknologi global yang bekerja demi engagement maksimal.

Tragedi Kedaulatan Digital

Kedaulatan berarti kemampuan untuk berkata "tidak" pada praktik bisnis eksploitatif, sebagaimana telah dipelopori oleh Australia dengan denda fantastis bagi platform yang membandel.

Tragedi kedaulatan digital terjadi ketika pintu masuk konten destruktif, seperti judi online, justru difasilitasi "oknum" di lembaga berwenang. Ironi, alih-alih menjadi penyaring, justru menyalahgunakan amanah negara untuk keuntungan pribadi.

Komdigi telah melakukan pembersihan internal sebagai syarat mutlak agar kebijakan perlindungan anak tidak runtuh akibat pengkhianatan dari dalam.

Pemerintah harus memastikan bahwa kedaulatan data berjalan beriringan dengan kedaulatan mental, agar ujung jari rakyat Indonesia tidak sekadar menjadi alat bagi kepentingan asing dan menggerus nilai kemanusiaan.

Mari kita kawal kebijakan ini dengan ketat, karena kegagalan dalam eksekusi aturan, berarti mendukung "penjara digital" bagi generasi mendatang di atas reruntuhan martabat bangsa kita sendiri.

Dibutuhkan dukungan sinergis antara pemerintah, orang tua, pendidik, dan seluruh elemen bangsa. Untuk memastikan regulasi krusial ini berjalan efektif.

Hanya dengan nyali kuat dan persatuan kokoh, kita mampu meruntuhkan dominasi eksploitatif digital demi mewujudkan masa depan anak bangsa bermartabat.(**)