Trending

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi
Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi (Foto: dok Prokopim)

Sawahlunto-Spektroom : Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto Nurul Hidayat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Hotel Parai, Kota Sawahlunto, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang diikuti para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum aparatur sekaligus memperkuat pendampingan Kejaksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui sinergi ini, aspek kepatuhan hukum dalam roda birokrasi di Sawahlunto diharapkan semakin kuat dan maju, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui PKS bidang Datun tersebut, Pemko Sawahlunto memperoleh ruang pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Sawahlunto, antara lain:
• Bantuan hukum • Pertimbangan hukum • Tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara

Kerja sama ini menjadi payung hukum bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga potensi persoalan hukum dapat dicegah sejak dini.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam mendampingi dan mengawal aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan.

Riyanda berharap, melalui penguatan kerja sama tersebut, kepatuhan aparatur terhadap regulasi hukum yang berlaku semakin meningkat.

“Dengan pendampingan ini, kami berharap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Sawahlunto berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Riyanda.

Sementara itu, Kajari Sawahlunto Nurul Hidayat menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendampingi pembangunan dan pelayanan publik dari aspek kepatuhan hukum.

Kejaksaan, kata Nurul, tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam pencegahan, melalui sosialisasi, pendampingan, dan pemberian pertimbangan hukum.

Pada kesempatan itu, Nurul juga mengingatkan jajaran perangkat daerah agar memperkuat perencanaan program kerja, khususnya pada program pembangunan fisik.

Perencanaan yang matang, jelas, dan sesuai regulasi dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerugian negara.

“Perkuat perencanaan sejak awal. Jika perencanaan baik dan sesuai regulasi, pelaksanaan akan efektif dan terhindar dari persoalan hukum,” tegas Nurul.

Sosialisasi tindak pidana korupsi dan penandatanganan PKS Datun ini menegaskan komitmen bersama antara Pemko Sawahlunto dan Kejari Sawahlunto untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum. (Ris1)

Berita terkait

MPR RI Hadir di UNUKASE, Ratusan Peserta Ikuti Sarasehan Penguatan Wawasan Kebangsaan

MPR RI Hadir di UNUKASE, Ratusan Peserta Ikuti Sarasehan Penguatan Wawasan Kebangsaan

Banjarmasin–Spektroom : Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Kebangsaan di Gedung Dakwah Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE). Humas UNUKASE Muhdi saat dikonfirmasi Rabu (18/11/2026) menginformasikan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda, khususnya mahasiswa, mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara serta

Junaidi, Rafles