Kejari Pontianak Musnahkan Barang Bukti 95 Perkara

Kejari Pontianak Musnahkan Barang Bukti 95 Perkara
Pemusnahan salah satu Barang Bukti dengan Gergaji gerinda. Foto : Humas Kajari Pontianak.

Spektroom - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak memusnahkan barang bukti dari berbagai perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kegiatan pemusnahan ini digelar di halaman Kantor Kejari Pontianak, Kamis (16/10/2025).

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Pontianak, Samuel, mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 95 perkara tindak pidana, meliputi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda), Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) dan Kamnektibum, serta Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

"Seluruh barang bukti ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk dimusnahkan sesuai amar putusan pengadilan," ujar Samuel.

Pemusnahan dilakukan di dua lokasi berbeda, mengingat jenis barang bukti yang beragam.

Salah satu yang menarik perhatian adalah pemusnahan beras oplosan tidak layak konsumsi sebanyak lebih kurang 19,585 ton yang dilakukan di lokasi Dinas PUPR Kota Pontianak.

Selain itu, barang bukti lain yang turut dimusnahkan berasal dari 20 perkara Oharda, 11 perkara TPUL dan Kamnektibum, serta 64 perkara narkotika dan zat adiktif lainnya.

Dari perkara narkotika, barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 34,2316 gram, ekstasi 7,2425 gram, dan ganja 3,19 gram, seluruhnya merupakan barang sitaan yang telah melalui tahap penyisihan saat proses hukum.

Kejari Pontianak menegaskan kegiatan pemusnahan ini untuk memastikan seluruh barang bukti hasil kejahatan benar-benar dimusnahkan sesuai ketentuan, serta sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab hukum terhadap barang bukti yang telah diputus pengadilan.

Berita terkait

Pemkab Lumajang Mantapkan Transformasi Digital Terpadu Lewat Penguatan SPBE

Pemkab Lumajang Mantapkan Transformasi Digital Terpadu Lewat Penguatan SPBE

Spektroom - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital. Hal tersebut ditegaskan oleh Plt. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Akhmad Taufik Hidayat, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Indeks SPBE Menuju Transformasi Pemerintahan Digital di Ruang Narariya

Julianto