Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara Hadiri Sosialisasi Forum Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tindak Lanjut SKB 4 Kementerian/Lembaga
Sofifi-Spektroom : Upaya meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan menekan angka putus pakai kontrasepsi terus diperkuat. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menghadiri Sosialisasi Forum Pengendalian Mutu Pelayanan KB sebagai Tindak Lanjut Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian/Lembaga tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan strategis tingkat nasional ini diselenggarakan Kemendukbangga/BKKBN RI secara Virtual Meeting dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga/BKKBN RI, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes.
Dalam arahannya, Wahidin menegaskan bahwa pelayanan KB yang berkualitas tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang kuat dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
"Komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan KB salah satunya telah diwujudkan melalui Keputusan Bersama 4 Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan pada April 2026 lalu," ujar Wahidin.
Adapun empat Kementerian/Lembaga yang menandatangani SKB tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemendukbangga/BKKBN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber lintas sektor, yaitu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, dengan materi Dukungan Pemda dalam Pengendalian Mutu Pelayanan KB, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati, S.IP., MPH, dengan materi Peran Penggerakan Tenaga Lini Lapangan dan Masyarakat dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan KB, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes dr. Maria Endang Sumiwi, MPH dengan materi Peran Sektor Kesehatan dalam Pengendalian Mutu Pelayanan KB dan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM dr. William Adi Teja, MD., BMed., MMed, dengan materi Strategi Pengawasan Obat Kontrasepsi dalam Pengendalian Mutu Pelayanan KB serta Plt. Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB Kemendukbangga/BKKBN, dengan materi Rencana Tindak Lanjut Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tahun 2026.
Dari Provinsi Maluku Utara, kegiatan ini diikuti oleh Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Wahyudi, SE., M.Si., mewakili Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, didampingi Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Jubair Manggis, SH.
Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Maluku Utara Wahyudi menegaskan komitmen penuh BKKBN Maluku Utara dalam mengawal peningkatan mutu layanan KB di daerah.
"BKKBN Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan, DP3A, BPOM, dan OPD KB se-Maluku Utara. Kami memastikan pelayanan KB di Maluku Utara tidak hanya mengejar cakupan kuantitas, tetapi mengedepankan kualitas, keamanan medis, serta ketepatan standar konseling KB pra dan pasca pelayanan," tegas Wahyudi.
Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa penjaminan mutu pelayanan KB sangat erat kaitannya dengan peningkatan Method Information Index (MII) dan penurunan angka putus pakai atau Discontinuation Contraception Rate (DCR).
"Dengan konseling KB yang berkualitas, akseptor mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai pilihan metode, efek samping, serta penanganannya. Inilah kunci untuk menekan angka putus pakai," tutupnya.
