Kemenkop Jalin Sinergi Dengan Lintas K/L Guna Perkuat Ekosistem Usaha Rakyat Lewat Koperasi
Spektroom - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga , Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Transmigrasi dan BPJS Kesehatan membangun ekosistem usaha rakyat yang terintegrasi dan berdaya saing.
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Bersama, sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam pembangunan koperasi dan ekonomi rakyat.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, tahun depan menjadi target penting dengan rencana pembangunan dan pengembangan 80 ribu koperasi desa yang dilengkapi dengan sarana pendukung seperti gerai dan pelatihan pengurus.
"Kami berharap koperasi desa ini dapat menjadi wadah utama dalam menampung dan memasarkan produk-produk UMKM secara modern dan terorganisir, melalui kerja sama lintas Kementerian/Lembaga,” kata Menkop dalam acara penandatanganan MoU tersebut di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Secara rinci, MoU tersebut memiliki ruang lingkup yakni, kerja sama dengan Kementerian UMKM difokuskan pada pembinaan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
Selain itu, sinergi ini juga mencakup penguatan dan pengembangan usaha serta berbagi pakai data dan informasi. "Koperasi merupakan holding dan rumah besar UMKM, sehingga sinergi ini sangat penting untuk membangun ekosistem usaha rakyat yang kuat dan berdaya saing," ujar Menkop Ferry.
Menteri UMKM Maman Abdurahman menyampaikan, Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai agregator bagi UMKM di daerah-daerah.
Dengan Kemendiktisaintek meliputi, kerja sama pemanfaatan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan koperasi, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta penguatan literasi dan diseminasi informasi perkoperasian.
Menhut Raja Juli menyatakan, saat ini telah mengalokasikan 8,3 juta hektare lahan untuk masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial. “Lahan tersebut telah diberikan kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga yang membentuk 15.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),” jelasnya.
Dengan Kementerian Transmigrasi menitikberatkan pada penguatan koperasi di kawasan transmigrasi. Mulai dari integrasi data, sinkronisasi kebijakan dan program, pembentukan serta penguatan kelembagaan koperasi, hingga pengembangan kemitraan dan peningkatan kapasitas SDM.
Menkop juga berharap, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi kawasan transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama juga dilakukan dengan BPJS Kesehatan, yang berfokus pada pertukaran data dan informasi, peningkatan literasi serta sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan kepesertaan aktif insan koperasi, dan mendorong koperasi menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan Program JKN.
