Kemiskinan, Pangan, dan Pariwisata menjadi Fokus Perubahan APBD 2026 NTB
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/8/2026).
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, sebagai bagian dari proses pembahasan perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi NTB.
Wagub menegaskan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bersama mengenai tanggung jawab untuk terus mengisi kemerdekaan melalui pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut. Kita harus terus bergerak dan bekerja,” ujar Wagub Dinda.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal harus dihadapi dengan pengelolaan anggaran yang cerdas, cermat, efektif serta berorientasi pada prioritas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Dinda juga menyampaikan rasa duka dan belasungkawa kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana Gempa Bumi. Pemprov NTB bersama berbagai pihak telah menyalurkan bantuan awal dan tanggap darurat sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian antardaerah.
“Semoga bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk segera bangkit dan pulih kembali,” katanya.
Tiga agenda prioritas yang harus terus menjadi fokus pembangunan Provinsi NTB, Pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian Ketiga, menjadikan Provinsi NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov NTB dalam memberikan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat terdampak bencana Gempa Bumi di NTT.
Menurutnya, respons tersebut merupakan bentuk kepedulian dan rasa kebersamaan antardaerah, terlebih NTB juga pernah mengalami kondisi serupa ketika menghadapi bencana gempa pada 2018.
Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung masyarakat NTT yang terdampak bencana, sekaligus mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan para korban luka segera memperoleh kesembuhan.
Selanjutnya, Isvie menyampaikan bahwa penyampaian perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam proses penganggaran daerah. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat memastikan kebijakan fiskal daerah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
