Kepala BGN Pantau MBG di Jember
Jember-Spektroom : Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, aktif melakukan kunjungan lapangan untuk memantau persiapan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, seperti kunjungan kerja ke Kabupaten Jember dan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kamis (16/04/2026).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan dirinya sengaja membawa kepala BGN ini kepelosok Jember, untuk membuktikan Kepada kepala BGN, MBG di Jember sangat dibutuhkan masyarakat pelosok.
"Seberang sungai ini pak kepala, sudah kabupaten Lumajang, ini tanah kelahiran saya, MBG di sini sangat ditunggu oleh masyarakat," ungkap Bupati Fawait.
Bupati Fawait mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons positif dari masyarakat, meski di media sosial muncul narasi sebaliknya. "Saat kami kunjungan ke pelosok Jember yang jauh dari kota, yang ditanyakan masyarakat kapan mendapatkan MBG," katanya.
Progam MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dapat menggerakkan perekonomian daerah. Jika program berjalan optimal, perputaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui MBG di Jember bisa mencapai hampir Rp 4 triliun per tahun, mendekati total APBD Jember yang sekitar Rp 4,3 triliun.
"Perputaran ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, jika ada pihak khawatir tentang inflasi, saya orang ekonomi, selama inflasi dibawah laju pertumbuhan, hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan," jelasnya.
Kapala BGN, Dadan Hindayana menyebut, Program MBG di Kabupaten Jember menjadi percontohan nasional, hal itu berdasarkan pendataan yang mengacu pada data pendidikan, keagamaan, dan kependudukan, jumlah penerima manfaat di Jember mencapai sekitar 800.000 orang atau sekitar 30 % dari total penduduk.
"Pendataan yang dilakukan Oleh Pemkab Jember ini, hingga ke RT/RW, jadi saya percaya yang dilakukan Bupati Fawait ini lebih akurat," jelasnya. Dadan menambahkan banyak anak calon penerima manfaat belum terdata, hal itu karena mereka belum memiliki NIK, hingga anak diluar nikah atau siri.
Untuk melayani jumlah itu kata Dadan, SPPG di Kabupaten Jember ini membutuhkan sekitar 400 unit SPPG. Dan setiap unit SPPG menurutnya mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan yang sebagian besar digunakan untuk pembelian bahan baku pangan lokal.
"70% untuk bahan baku, 20 % untuk menggaji relawan, dan 10 % untuk mengembalikan investasinya setiap bulan hingga tuntas sekitar 16 bulan," ungkapnya.
Selain pemenuhan gizi SPPG ini juga membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat seperti ibu rumah tangga, hingga saat ini tercatat 26.800 SPPG yang seluruhnya dijalankan oleh mitra. (budi s)
