Kerusakan Infrastruktur Paling Parah Dalam Bencana Di Sumatera Adalah Propinsi Aceh
Spektroom - Dalam melakukan penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana longsor dan banjir tiga Propinsi di Sumatera. Wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur paling parah adalah di propinsi Aceh. Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan penanganan darurat dan aksi tanggap bencana di wilayah Provinsi Aceh selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Penilaian tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum,Dody Hanggodo saat Media Breifing di Kementerian PU, Kamis ( 18/12/2025) yang mengatakan, hingga kini masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang terisolasi akibat akses jalan belum sepenuhnya terbuka. Salah satunya berada di Kawasan Aceh Tengah.
“Dari pantauan kami, yang paling parah memang Aceh. Karena sampai sekarang Aceh Tengah belum 100 persen terbuka dan masih terisolasi. Meskipun sebagian akses jalan sudah berhasil dibuka, kendaraan yang bisa melintas masih sangat terbatas untuk mencapai.lokasi terdampak, " ucap Menteri Dody.
Selain Aceh, kata Dody kerusakan infrastruktur juga terjadi di wilayah Sumatera Barat. daerah kabupaten menjadi kawasan paling terdampak akibat banjir dan longsor.“Di Sumatera Barat, banyak jalan dan jembatan di wilayah kabupaten yang rusak dan harus segera ditangani. Berdasarkan data per 17 Desember 2025, kami mencatat terdapat 1.413 titik kerusakan infrastruktur akibat bencana di tiga provinsi,” ujar Dody.
Sementara, di Provinsi Aceh terdapat 477 titik kerusakan, terdiri dari 419 titik akibat banjir dan 58 titik akibat longsor. Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat 306 titik kerusakan, dengan rincian 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak longsor.
“Adapun di Sumatera Barat tercatat 630 titik kerusakan, terdiri dari 427 titik akibat banjir dan 203 titik akibat longsor. Untuk mempercepat penanganan di lapangan, kita telah menyalurkan total 831 unit alat berat ke daerah terdampak,” kata Dody.
Sementara itu terkait penyerapan anggaran, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tidak ikut mengembalikan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penegasan ini menyusul kabar sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mengembalikan anggaran hingga Rp 4,5 triliun karena tak bisa membelanjakannya.
Kementerian PU menjadi salah satu instansi yang dipantau Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena penyerapan anggaran yang masih rendah. Hingga Oktober lalu, anggaran yang terserap oleh Kementerian PU baru 52%.Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku masih percaya diri bahwa pihaknya dapat menyerap anggaran sesuai target prognosis hingga 96%.
"Insyaallah sampai detik ini belum ada yang dikembalikan, dan Kita masih pede penyerapan di atas 96%,. Insyaallah masih bisa lah," kata Dody. Sampai dengan 18 Desember 2025 progres serapan pagu efektif Kementerian PU telah mencapai Rp 111,73 triliun, dengan progres fisik 78,94% dan dan keuangan 76,11%.
