Trending

Early Recovery, Pemerintah Kebut Pemulihan Pascabencana Sumatera

Early Recovery, Pemerintah Kebut Pemulihan Pascabencana Sumatera
Kapusdatin Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (kiri) sampaikan hasil pemutakhiran data bencana, di Banda Aceh (Foto: Amiriyandi/InfoPublik-KPM Kemkomdigi)

Spektroom - Pemerintah mempercepat proses pemulihan pascabencana dan mulai memasuki fase awal recovery dengan terus mengintensifkan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Seluruh stakeholders yang terlibat juga terus memadukan upaya pencarian dan pertolongan, distribusi logistik, pembukaan akses wilayah, hingga percepatan pemulihan awal.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, seluruh langkah tersebut dilakukan secara paralel untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, berdasarkan hasil pemutakhiran data hingga Kamis (18/12/2025), terdapat penambahan korban meninggal dunia sebanyak 9 jiwa. Penambahan itu berasal dari Aceh Utara (3 jiwa), Aceh Timur (2 jiwa), Tapanuli Selatan (1 jiwa), Langkat (1 jiwa), Agam (1 jiwa), dan Padang Pariaman (1 jiwa).

“Kami menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center di Banda Aceh, Kamis (18/12/2025).

Dengan penambahan itu, jumlah korban meninggal dunia bertambah dari 1.059 jiwa pada 17 Desember 2025 menjadi 1.068 jiwa.

Sementara itu, jumlah korban hilang per 18 Desember 2025 tercatat sebanyak 190 orang, berkurang dari 192 orang pada hari sebelumnya. Penurunan itu merupakan hasil dari operasi pencarian dan pertolongan yang terus dilakukan secara intensif di berbagai lokasi terdampak.

Jumlah pengungsi juga menunjukkan tren menurun. Hingga kini, tercatat 537.185 jiwa masih berada di titik-titik pengungsian, berkurang dari 577.600 jiwa pada 17 Desember 2025. Penurunan jumlah pengungsi sejalan dengan membaiknya kondisi di sejumlah wilayah serta terbukanya kembali akses distribusi bantuan.

BNPB mencatat masih terdapat 27 kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat, dengan satu daerah tambahan yang memperpanjang masa tanggap darurat. Sesuai arahan Presiden, fase tanggap darurat tahap kedua tidak hanya difokuskan pada pencarian dan pertolongan, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan fase pemulihan awal atau early recovery.

“Selain pencarian, distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, dan energi, kita mulai mengoptimalkan fase pemulihan awal. Target utama adalah secepat mungkin memulai pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi-lokasi yang aman,” jelas Abdul.

Hunian sementara akan dibangun di seluruh kabupaten/kota terdampak sesuai dengan usulan dan kebutuhan pemerintah daerah, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan mitigasi bencana.

Berita terkait

Relokasi UMKM Teluk Keriting, Pemko Siapkan lokasi Alternatif

Relokasi UMKM Teluk Keriting, Pemko Siapkan lokasi Alternatif

Tanjungpinang–Spektroom : Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyiapkan sekitar 75 space di sejumlah lokasi alternatif bagi pedagang UMKM di kawasan Teluk Keriting, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Relokasi kontainer tempat berjualan ini dilakukan menjelang pembangunan jalan lingkar yang berpotensi mengganggu keselamatan pedagang dan konsumen. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang, Riany,

Desmawati, Rafles
BULOG Bentuk Satgas Khusus, Perketat Pengawasan Penyaluran Beras SPHP

BULOG Bentuk Satgas Khusus, Perketat Pengawasan Penyaluran Beras SPHP

Semarang-Spektroom : Perum BULOG memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan beras program pemerintah oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Langkah tegas tersebut dilakukan untuk memastikan beras SPHP yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak disalahgunakan dan

Karindra, Bian Pamungkas