Komisi IV DPR RI Tinjau Pengelolaan TNGM, Harda Dorong Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah
SLEMAN – Spektroom :
Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Hargobinangun, Pakem, Sleman, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi TNGM.
Harda mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sleman selama ini telah menjalin kolaborasi dengan Balai TNGM dan masyarakat dalam berbagai program pelestarian lingkungan.
Kerja sama tersebut meliputi penataan ekowisata, mitigasi bencana terpadu, penanaman pohon untuk konservasi sumber air, pengembangan kawasan wisata berbasis Geopark, hingga edukasi kebencanaan melalui Museum Gunungapi Merapi.
"Melalui kegiatan ini, saya berharap akan ada masukan yang positif bagi kami dalam rangka menjaga kelestarian alam di kawasan TNGM," ujar Harda.
Dalam kesempatan itu, Kepala Balai TNGM Tutut Heri Wibowo memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi beserta daerah penyangganya. Menurutnya, terdapat sedikitnya lima persoalan utama yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Beberapa di antaranya adalah meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi sejak 2018, maraknya penambangan ilegal material vulkanik, serta meningkatnya aktivitas pendakian ilegal dan penyelenggaraan open trip komersial tanpa izin menuju puncak Gunung Merapi sejak 2025.
Selain itu, pengelolaan objek wisata alam di kawasan TNGM juga masih terkendala keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Saat ini, pengamanan kawasan wisata pada akhir pekan masih mengandalkan sistem piket aparatur sipil negara (ASN) yang dibantu tenaga harian lepas (THL).
Tutut juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi lingkungan, seperti bioprospeksi, karena belum adanya regulasi yang mengatur tata niaga, pemasaran, hingga hilirisasi produk.
Meski demikian, Balai TNGM berkomitmen memperketat pengawasan sekaligus mempercepat penyusunan regulasi pendukung guna menjaga kelestarian kawasan Merapi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan TNGM harus diimbangi dengan penyediaan solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Menurut Alex, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan perlu bertindak lebih proaktif bersama aparat penegak hukum untuk menuntaskan berbagai pelanggaran yang terjadi di kawasan TNGM.
Namun, di sisi lain pemerintah pusat dan daerah juga harus menyiapkan alternatif mata pencaharian yang aman dan berkelanjutan bagi warga.
"Tidak boleh hanya melarang tanpa memberikan solusi kesejahteraan bagi masyarakat," tegasnya.
Terkait maraknya pendakian ilegal ke puncak Gunung Merapi, Alex menekankan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat dari risiko aktivitas berbahaya di kawasan rawan bencana seperti Gunung Merapi.
