Komisi VII DPR RI Kunjungi RRI Pontianak
Radio Republik Indonesia
Spektroom - Tim Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RepubIik Indonesia (DPR RI), melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Komisi VII pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung di 3 provinsi: Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Rombongan Komisi VII ingin mendengar langsung tantangan serta harapan jajaran RRI, khususnya terkait penguatan siaran di daerah, Terdepan, Terluar, Tertinggal ( 3T ) dan wilayah perbatasan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menegaskan salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah bagaimana siaran RRI bisa menjangkau masyarakat perbatasan dengan lebih maksimal.
“Banyak hal strategis yang kami bahas, terutama soal bagaimana memperkuat siaran RRI di perbatasan, untuk mengimbangi siaran dari negara tetangga. Aspirasi dari RRI, akan diperjuangkan di Jakarta, baik dalam rapat dengan mitra kerja maupun pembahasan anggaran,” jelas Putra, Jumat (12/09/2025).
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, juga menekankan pentingnya dukungan DPR dalam penguatan siaran.
Menjaga kedaulatan informasi melalui RRI adalah bagian vital dari menjaga ke Indonesiaan di wilayah perbatasan.
"Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini, banyak hal sudah kami sampaikan, mulai dari keterbatasan sarana, anggaran, hingga sumber daya. Harapan kami, semua masukan ini bisa dirangkum dan ditindaklanjuti DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar Yonas.
Kepala Stasiun RRI Pontianak, Muhsin Zein, menyampaikan kondisi teknis di lapangan, salah satunya adalah persoalan pemancar siaran yang sebagian besar sudah berusia tua sehingga perlu segera diperbarui.
Kunjungan Komisi VII ini menjadi momentum penting bagi RRI, terutama di Kalimantan Barat, untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik.
Dengan dukungan kebijakan dan anggaran, RRI diharapkan mampu menjaga kedaulatan informasi, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta memastikan suara Indonesia tetap hadir hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
