Konflik JK - JoKowi : Dua Makna Yang Bisa Dibaca

Konflik JK - JoKowi : Dua Makna Yang Bisa Dibaca
Flyer Spektroom

Jakarta - Spektroom: Polemik antara Jusuf Kalla (JK) dan Joko Widodo (JoKowi) memanas setelah JK menyentil isu ijazah dan mengungkit jasanya dalam karier politik Jokowi, yang diduga dipicu oleh tudingan keterlibatan dana.

Jokowi menanggapi santai dengan senyuman dan menyebut dirinya hanya "orang kampung", sementara PDI-P menegaskan tidak ikut campur dalam polemik tersebut.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai ada dua makna yang bisa dibaca dari pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku bukan siapa-siapa ketika menanggapi ucapan Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK.

Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu menyebut pernyataan bukan siapa-siapa bisa dimaknai Jokowi memang butuh bantuan menjadi Presiden RI.

Namun, pernyataan Jokowi yang mengaku bukan siapa-siapa bisa dimaknai sebagai sentilan politik.

Jamiluddin menuturkan ungkapan 'saya bukan siapa-siapa' bermakna pengakuan kerendahan hati, posisi yang tidak penting, atau ketiadaan kekuasaan dan pengaruh dalam suatu konteks.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, geram karena namanya terseret dalam polemik ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo. JK dikabarkan merespons pihak-pihak yang kerap mendiskreditkan dirinya terkait isu tersebut.

Dikutip dari 20.detik.com dalam merespons polemik ini, JK sempat menyebutkan peran dan jasanya dalam perjalanan politik Jokowi hingga menjadi Presiden RI.

Situasi ini memicu berbagai tanggapan dari relawan dan pihak politik, di mana sebagian menilai pendekatan santai Jokowi sebagai upaya menjaga kondusifitas, sementara pihak lain menuntut transparansi.

Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menegaskan partainya tidak terusik dengan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang menyebut Joko Widodo menjadi presiden karena peran dirinya.

Bahwa PDI-P tidak memiliki keterkaitan dengan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi PDIP untuk merasa terganggu atau merespons lebih jauh.

Andreas bahkan meminta agar pihak yang dianggap terkait dengan polemik tersebut memberikan klarifikasi secara langsung. Maksudnya sosok sebagai “bos” dari pihak yang menjadi sumber persoalan.

Diakui atau tidak peta kekuasaan Sulawesi Selatan tidak pernah lepas dari pengaruh JK, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik nasional sejak akhir 1960-an.

Kiprahnya dimulai dari DPRD Sulsel (1965- 1968), kemudian menjadi anggota MPR dari Fraksi Golkar (1982–1999), sebelum masuk lebih dalam ke panggung nasional sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999–2000) dan kemudian Menko Kesra (2001–200).

Dari sini, JK mengukuhkan diri sebagai aktor nasional dengan legitimasi kuat, hingga akhirnya terpilih dua kali sebagai Wakil Presiden RI pada 2004–2009 dan 2014–2019 serta menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada 2004–2009.

Rekam jejak yang terentang lebih dari lima dekade menjadikan JK patron penting dalam lanskap kekuasaan Sulawesi Selatan.

Kita review sedikit tentang pasangan Jokowi - JK waktu itu, konon ada kebiasaan Jusuf Kalla selaku Wapres untuk berbeda pendapat dengan Presiden-nya.

Sebagai ilustrasi, ketika menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode tahun 2004-2009, Jusuf Kalla juga sering terlibat perseteruan dingin dengan SBY soal kabinet.

Pada saat itu, Jusuf Kalla merasa kecewa kepada SBY karena banyak calon menteri dan pejabat eselon I yang diusulkan Jusuf Kalla tidak disetujui SBY.

Pun demikian pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kebiasaan beda pendapat JK pertama kali kambuh saat pembentukan kabinet.

Adalah Sekretaris Jenderal Projo (Pro Jokowi), Freddy Alex Damanik, menanggapi pernyataan JK yang menegaskan, pihaknya tetap menghormati JK sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Namun demikian, Freddy menegaskan kemenangan Jokowi tidak bisa dilepaskan dari peran rakyat. Menurutnya, demokrasi tidak dibangun atas peran satu individu.

Freddy juga menilai. keberhasilan Jokowi menjadi Presiden dua periode juga berangkat dari rekam jejak kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai ada dua makna yang bisa dibaca dari pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku bukan siapa-siapa ketika menanggapi ucapan Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK.

Ya.... kita hanya bisa berharap konflik JK vs JoKowi tidak akan berlama lama, macam ijazah yang katanya palsu yang hingga kini masih berseliweran di jagat maya dan media.

Santai santailah kita menganggapinya sesantai tanggapan sebagai orang kampung, meski katanya mengandung dua makna(@Ng).

Diangkat dari berbagai sumber.

Berita terkait

Bupati Kuansing Intruksikan Camat dan Kades Siaga Banjir, Debit Sungai Kuantan Mendekati Zone Merah

Bupati Kuansing Intruksikan Camat dan Kades Siaga Banjir, Debit Sungai Kuantan Mendekati Zone Merah

Teluk Kuantan-Spektroom: Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa yang berada di bantaran Sungai Kuantan agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi dini menyusul naiknya debit air Sungai Batang Kuantan yang kini mendekati zona merah. “Lakukan antisipasi dini, tingkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait,” tegas Bupati Suhardiman

Salman Nurmin, Rafles
Melalui Weda Bay Medical Center, IWIP dan Weda Bay Nickel Gencar Cegah DBD di Lingkungan Kerja

Melalui Weda Bay Medical Center, IWIP dan Weda Bay Nickel Gencar Cegah DBD di Lingkungan Kerja

Jakarta–Spektroom : PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama PT Weda Bay Nickel (WBN) terus gencar melakukan upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan kerja melalui layanan kesehatan Weda Bay Medical Center (WMC). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan pekerja sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman,

Nanang Adrany, Pelinus Latuheru
Ombudsman Kalsel Lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 Embarkasi Banjarmasin

Ombudsman Kalsel Lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 Embarkasi Banjarmasin

Junaidi, Agung Yunianto Banjarbaru-Spektroom : Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman beserta jajaran melakukan kegiatan pemantauan lapangan dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 Embarkasi Banjarmasin di Asrama Haji Banjarbaru pada Selasa, (12/5/2026). Pada kunjungan tersebut Tim Ombudsman Kalsel diterima dan didampingi langsung oleh

Junaidi, Rafles