Krisis BBM di Sungai Laur, Bupati Ketapang Desak Pertamina Siapkan Solusi Darurat
Ketapang-Spektroom : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Sungai Laur menyusul terhentinya operasional SPBU 64.788.16.
Langkah taktis tersebut diambil untuk memastikan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga mobilitas masyarakat tetap berjalan normal di tengah ketidakpastian distribusi energi di wilayah tersebut.
Menurut Alexander, penghentian operasional SPBU terjadi seiring proses evaluasi dan pemeriksaan internal yang sedang berlangsung terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran BBM.
Meski demikian, ia menegaskan proses tersebut tidak boleh berdampak pada hak masyarakat untuk memperoleh akses energi.
“Proses klarifikasi yang sedang berjalan merupakan ranah profesional yang harus dihormati. Namun kebutuhan BBM masyarakat tidak boleh ikut terhambat selama proses itu berlangsung,” kata Alexander.
Menyikapi situasi yang berkembang, Bupati Ketapang turun langsung melakukan dialog dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat di Sungai Laur guna menyerap aspirasi serta memetakan persoalan yang dihadapi warga.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi mengirimkan surat kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Rabu (10/6/2026).
Dalam surat tersebut, pemerintah daerah meminta perusahaan segera menyiapkan skema darurat dan mekanisme distribusi alternatif guna menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Alexander menegaskan pemerintah daerah menghormati proses hukum maupun pemeriksaan yang sedang berlangsung terhadap pengelola SPBU.
Namun di sisi lain, keberlangsungan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Ketersediaan energi merupakan faktor vital yang menggerakkan transportasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga sektor pertanian masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kondisi geografis Sungai Laur yang relatif jauh dari fasilitas pengisian BBM di wilayah lain berpotensi menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi warga apabila tidak segera ditemukan solusi.
“Masyarakat bisa menghadapi biaya ekonomi tinggi karena harus mencari BBM ke daerah lain. Ini tentu akan berdampak pada aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian lokal,” katanya.
Alexander menegaskan intervensi kebijakan yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Ketapang.
Kini pemerintah daerah bersama masyarakat Sungai Laur menaruh harapan besar kepada Pertamina Patra Niaga untuk segera menghadirkan solusi yang cepat, transparan, profesional, dan berkelanjutan agar distribusi BBM kembali normal serta kebutuhan energi warga tetap terjamin.
