Kritikan Warga di Facebook Ditanggapi Jubir Pemkot Ambon Ronald Lekransy
Spektroom - Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon akhirnya buka suara atas kritik tajam yang dilontarkan akun Facebook Ahmad Taher, terkait kinerja Walikota Ambon, pasca apel perdana pemerintahan 2026 yang dipimpin Walikota Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, pasa Senin 5 Januati 2026.
Juru Bicara Pemkot Ambon, DR. Ir. Ronald Lekransy,M.Si menegaskan bahwa kritik tersebut telah ditanggapi secara resmi oleh admin FB Beta Ambon dan mencerminkan kepedulian publik terhadap arah pembangunan kota.
“Pemkot Ambon mengapresiasi kritik masyarakat. Ini bukti partisipasi publik yang sehat dan demokratis. Kritik menjadi cermin bagi pemerintah untuk terus berbenah,” ujar Lekransy, Sabtu (10/1/2026).
Lekransy mengungkapkan, memasuki 2026 Pemkot Ambon dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih lemah dan tingginya ketergantungan pada transfer pusat.
“Kondisi defisit bukan hal yang ditutupi. Namun Pemkot mengambil langkah strategis melalui penguatan PAD, efisiensi belanja, serta penajaman prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan,” tegasnya.
Terkait persoalan sampah, Pemkot mengakui penanganannya belum optimal. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penambahan armada, penataan sistem angkut, hingga edukasi masyarakat.
“Masalah sampah bukan hanya urusan pemerintah. Tanpa perubahan perilaku masyarakat, persoalan ini tidak akan selesai,” tandas Lekransy.
Soal parkir liar, Pemkot mengambil pendekatan persuasif namun tegas, khususnya di kawasan Terminal dan Pasar Mardika.
“Parkir di badan jalan tidak lagi diperbolehkan. Penertiban terus dilakukan bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.
Penataan Pasar Mardika, lanjut Lekransy, bukan kebijakan insidental, melainkan berkelanjutan. Pemkot kini tengah mengkaji penataan usaha informal agar lebih adil, tertib, dan manusiawi bagi seluruh pedagang.
Banjir dan TPP ASN Jadi Perhatian Serius.
Masalah banjir di kawasan pertokoan juga menjadi fokus Pemkot. Penanganan dilakukan melalui normalisasi drainase, pembenahan tata ruang, dan penertiban bangunan yang menutup saluran air.
“Tanpa kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Sementara terkait keterlambatan TPP ASN, Lekransy menekankan hal tersebut bukan kehendak pemerintah, melainkan dampak dinamika keuangan daerah dan mekanisme transfer pusat.
“Pemerintah tidak mencari kambing hitam. Kami bertanggung jawab dan terus membenahi manajemen keuangan agar masalah ini tidak berulang,” jelasnya.
Pemkot Tidak Anti Kritik.
Menutup penjelasannya, Lekransy mengajak masyarakat tetap kritis namun juga bersinergi.
“Membangun Ambon bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Kritik adalah pengawasan publik yang sah dan kami butuhkan,” pungkasnya.
Juru Bicara Pemkot Ambon telah menjelaskan secara terbuka kritik Ahmad Taher di media sosial, mulai dari keterbatasan fiskal, sampah, parkir liar, Pasar Mardika, banjir hingga TPP ASN. (EM)
