Kurnala Beberkan Tiga Masalah Krusial Maluku, Pendidikan, Kesehatan dan Kuliah Kedokteran Jadi Sorotan
Jakarta-Spektroom : Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Wilhelm Danial Kurnala, membeberkan tiga persoalan yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Provinsi Maluku, yakni sistem pendidikan yang belum tertata, pelayanan kesehatan yang bermasalah, serta tingginya biaya pendidikan kedokteran bagi putra-putri daerah.
Hal itu disampaikan Kurnala kepada wartawan usai mengikuti Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Partai Perindo 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Kurnala, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA, SMK dan SLB di Maluku harus segera dibenahi dengan sistem yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi agar tidak lagi menimbulkan polemik setiap tahun.
Ia mengatakan, banyaknya keluhan masyarakat terkait proses penerimaan siswa baru telah memunculkan persepsi negatif seolah-olah keberhasilan masuk sekolah ditentukan oleh kedekatan dengan pejabat atau anggota dewan.
"Ke depan jangan ada lagi stigma titipan. Kalau siswa memenuhi syarat, dia diterima. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti harus menerima hasil seleksi. Sistem harus menjamin keadilan bagi semua," ujar Kurnala.
Di bidang kesehatan, Kurnala mengaku menerima laporan mengenai belum dibayarkannya tunjangan dokter dan perawat di salah satu rumah sakit daerah selama beberapa bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan karena menyangkut kesejahteraan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Maluku, ia memastikan akan memanggil pihak rumah sakit untuk meminta penjelasan sekaligus menelusuri penyebab keterlambatan pembayaran hak tenaga kesehatan.
"Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Hak dokter dan perawat harus dipenuhi karena mereka memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat," tegasnya.
Kurnala juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan koperasi di Maluku. Ia menilai berbagai program sulit berkembang karena tidak didukung alokasi anggaran yang memadai, baik dari APBD maupun APBN.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran sehingga kebijakan efisiensi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, Kurnala berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap Maluku yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia optimistis kehadiran Proyek Strategis Nasional Blok Masela dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah apabila manfaatnya benar-benar dinikmati masyarakat Maluku.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Kurnala adalah tingginya biaya pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura. Ia mengaku prihatin setelah menerima informasi adanya mahasiswa berprestasi yang tetap kesulitan melanjutkan pendidikan karena biaya kuliah yang sangat tinggi.
Menurutnya, banyak orang tua yang bekerja sebagai petani, nelayan maupun guru tidak mampu menanggung biaya pendidikan kedokteran yang mencapai ratusan juta rupiah.
Karena itu, Kurnala meminta para orang tua dan mahasiswa menyampaikan data kepada Komisi IV DPRD Maluku agar dapat ditindaklanjuti bersama pihak Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura dan pemerintah.
"Saya akan memperjuangkan persoalan ini. Bila diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi agar ada kebijakan yang memberikan ruang bagi putra-putri Maluku yang berprestasi tetapi berasal dari keluarga kurang mampu," katanya.
Ia menegaskan, Maluku membutuhkan lebih banyak dokter yang lahir dari daerah sendiri. Karena itu, akses pendidikan kedokteran harus diperluas agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda yang memiliki kemampuan akademik.
"Anak-anak Maluku yang berprestasi harus diberi kesempatan. Jangan sampai cita-cita mereka menjadi dokter kandas hanya karena biaya kuliah yang tidak mampu dijangkau keluarganya," pungkas Kurnala. (EM)
