Langkah Pemprov Sumbar Menyikapi Pemangkasan TKD

Langkah Pemprov Sumbar Menyikapi Pemangkasan TKD
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi berjabat tangan dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa saat pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Selasa (7/10/2025) (Foto: Biro Adpim Sumbar)

Spektroom - Menyikapi rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan lima langkah.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan langkah pertama yakni melakukan sinergi organisasi perangkat daerah di kabupaten, kota, dan provinsi agar aktif berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga untuk mendapat pendanaan pembangunan.

“Ini saran dari Menteri Keuangan dalam pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Maka dari itu, kepala OPD ketika ke Jakarta harus berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya di Padang, Rabu (8/10/2025).

Langkah kedua, ujar Mahyeldi, memaksimalkan potensi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini juga telah direkomendasikan DPRD kepada Pemprov Sumbar.

Langkah ketiga, kata Mahyeldi, memaksimalkan hubungan dengan perantau. Sebab, dalam kenyataannya, perantau sangat berkontribusi besar terhadap pembangunan kampung halamannya. “Meski aliran dana perantau tidak masuk ke pemerintah daerah, namun menjadi pendorong pergerakan ekonomi di nagari,” tuturnya.

Kemudian, langkah keempat adalah penerbitan surat utang daerah berupa obligasi maupun sukuk. Dana yang terkumpul dari skema tersebut dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek daerah.

“Obligasi daerah atau sukuk sudah kami rancang dua atau tiga tahun lalu. Sudah ada proyek yang bisa dibiayai dengan sukuk, seperti pengembangan rumah sakit dan kantor-kantor,” kata Mahyeldi.

Langkah kelima yakni mengoptimalkan potensi lain melalui zakat dan wakaf. Zakat didistribusikan untuk pengentasan kemiskinan melalui program yang terencana dengan baik, sementara wakaf digunakan untuk mewujudkan manfaat abadi bagi kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Sementara itu, berdasarkan data, dana TKD untuk seluruh wilayah Sumbar pada 2026 mencapai Rp17,55 triliun. Jumlah tersebut berkurang 13,10 persen dibandingkan pagu 2025 sebesar Rp20,20 triliun.

Khusus untuk Pemprov Sumbar, pagu dana TKD 2026 diperkirakan sebesar Rp2,75 triliun. Jumlah itu berkurang 16,24 persen dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp3,28 triliun. (Diah Utami).

Berita terkait

PKP  Susun Rencana Relokasi Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Di  Sumbar

PKP Susun Rencana Relokasi Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Di Sumbar

Spektroom -  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat dalam upaya penanganan bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PKP menugaskan secara langsung beberapa jajaran eselon 1 melakukan peninjauan lapangan untuk memetakan kebutuhan darurat, kerusakan hunian, infrastruktur permukiman, serta menyiapkan langkah

Nurana Diah Dhayanti
Koperasi Jadi Jalan Inklusi Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas

Koperasi Jadi Jalan Inklusi Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas

Spektroom –Koperasi jadi jalan Inklusi Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas. Hal itu ditegaskan  Menkop Ferry Juliantono bahwa  pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Menurutnya, koperasi dapat membantu mengorganisir usaha komunitas agar lebih mandiri dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat menghadiri acara Inklusiland bertema

Nurana Diah Dhayanti
NGALAMALANG: Sound of Humanity Tuai Apresiasi JMSI, Kolaborasi Warga Malang Menggema untuk Sumatra

NGALAMALANG: Sound of Humanity Tuai Apresiasi JMSI, Kolaborasi Warga Malang Menggema untuk Sumatra

Spektroom– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Malang Raya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap gerakan kemanusiaan “NGALAMALANG: Sound of Humanity” yang akan digelar pada Jumat, 19 Desember 2025, di SM Boomi Carnival, Lowokwaru, Kota Malang. Gerakan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas komunitas mampu kembali menyalakan semangat solidaritas warga Malang

Buang Supeno