Lantik Pejabat, Wali Kota Pontianak Minta Kerja Cepat dan Terukur
Spektroom - Pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026), bukan sekadar pengisian jabatan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memanfaatkannya untuk memasang target tegas: birokrasi harus bergerak lebih cepat, data harus akurat, dan komunikasi publik tak boleh tertinggal oleh dinamika di lapangan.
Di Aula SSA Kantor Wali Kota, Edi melantik Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Kelima pejabat itu, kata Edi, merupakan hasil seleksi terbuka atau open bidding yang berlangsung selama tiga bulan. Namun, proses panjang tersebut harus segera diterjemahkan menjadi kinerja nyata.
“Jabatan ini harus berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pencapaian RPJMD Kota Pontianak,” ujarnya usai pelantikan.
Sorotan pertama diarahkan ke Dinas Sosial. Edi menilai persoalan data masyarakat miskin, gelandangan, dan pengemis masih kerap menjadi sumber masalah kebijakan.
Data yang tidak mutakhir berisiko membuat program bantuan salah sasaran. Karena itu, ia meminta Dinsos lebih agresif turun ke lapangan dan cepat merespons isu sosial yang muncul.
Di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Wali Kota menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola aset. Aset pemerintah kota yang belum jelas status hukumnya, masih bersengketa, atau belum dimanfaatkan secara optimal harus segera ditertibkan.
Menurut Edi, aset daerah tidak boleh sekadar tercatat, tetapi harus produktif dan memberi nilai tambah bagi pembangunan. Koordinasi erat dengan legislatif juga dinilai krusial agar pengelolaan anggaran berjalan efektif.
Perhatian paling tajam disampaikan kepada Diskominfo. Di era keterbukaan informasi, Edi menilai lambannya komunikasi publik dapat memperbesar persoalan kecil menjadi krisis kepercayaan.
“Isu di lapangan harus cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan. Jangan sampai pemerintah kalah cepat dari rumor,” tegasnya.
Diskominfo diminta membangun sistem pemantauan isu secara real time, memaksimalkan teknologi digital, serta melibatkan anak muda dalam produksi konten dan penyebaran informasi pembangunan.
Di sektor pangan, pertanian, dan perikanan, Edi mengingatkan potensi besar Kota Pontianak yang belum dimanfaatkan maksimal. Sungai, kolam, lahan produktif, hingga lahan tidur di tengah kota harus dipetakan secara rinci untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia menolak pendekatan normatif dan meminta dinas terkait berani berinovasi serta membangun kolaborasi lintas sektor.
“Kerja birokrasi semakin berat. Masyarakat menunggu hasil, bukan janji,” pungkas Edi.
Menanggapi arahan itu, Kepala Diskominfo Pontianak Syamsul Akbar menyatakan siap melakukan konsolidasi internal dan memperkuat kolaborasi dengan media.
Diskominfo juga menyiapkan regulasi tata kelola media sosial perangkat daerah guna menyeragamkan manajemen isu dan strategi komunikasi pemerintah kota.
