Lumajang Siapkan Enam Irigasi Perpompaan, Atasi Kurangnya Air Tanaman Hortikultura

Lumajang Siapkan Enam Irigasi Perpompaan, Atasi Kurangnya Air Tanaman Hortikultura
Anggota TNI dan masyarakat mengupayakan pemerataan pengairan. (Foto : Dok. Pendim 0821 Lumajang)

Lumajang-Spektroom : Air adalah sumber kehidupan. Bukan saja bagi manusia, tetapi juga bagi hewan dan tanaman. Tidak meratanya curah hujan di kabupaten Lumajang, menjadi persoalan tersendiri bagi tanaman hortikultura.

Pemerintah Kabupaten Lumajang merespons kondisi tersebut dengan mengajukan enam unit irigasi perpompaan untuk mendukung kebutuhan pengairan di sejumlah sentra produksi. Enam unit tersebut diusulkan untuk kawasan Kunir, Klakah, Pasirian, dan Tempursari. Irigasi perpompaan disiapkan sebagai salah satu alternatif pengairan ketika pasokan air dari hujan belum mencukupi kebutuhan tanaman.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Hendra Suwandaru, mengatakan kebutuhan air menjadi perhatian karena tanaman hortikultura membutuhkan ketersediaan air yang cukup dan stabil.

“Tanaman hortikultura sangat membutuhkan air yang stabil dan cukup, sehingga cukup sensitif terhadap perubahan cuaca,” ujar Hendra, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, kondisi curah hujan yang rendah dapat menyebabkan kelembapan tanah menurun. Selain itu, hujan yang turun belum tentu merata di seluruh wilayah sehingga kebutuhan air tanaman di sejumlah kawasan dapat mengalami tekanan.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam pengajuan dukungan pengairan. Dengan adanya irigasi perpompaan, petani diharapkan memiliki alternatif sumber air ketika air hujan belum memenuhi kebutuhan lahan.

Hendra menjelaskan, berkurangnya ketersediaan air dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang, dampaknya dapat berlanjut pada hasil produksi.

“Kalau ketersediaan air berkurang, pertumbuhan tanaman ikut terpengaruh. Dampaknya kemudian bisa sampai pada produktivitas dan jumlah panen,” jelasnya.

Karena itu, usulan enam unit irigasi perpompaan diarahkan untuk memperkuat dukungan pengairan di kawasan sentra hortikultura. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu petani mengelola kebutuhan air tanaman secara lebih terukur ketika kondisi hujan belum mendukung.

Bagi petani, ketersediaan air bukan hanya persoalan teknis pengairan, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan tanaman di lahan. Air yang cukup membantu tanaman melewati periode kering sehingga kegiatan budidaya dapat tetap berjalan.

Bagi masyarakat, dukungan terhadap pengairan juga berkaitan dengan keberlanjutan produksi hortikultura yang menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari.

Dengan demikian, pengajuan enam unit irigasi perpompaan menjadi salah satu langkah Pemkab Lumajang untuk mengantisipasi keterbatasan air di sentra hortikultura. Usulan tersebut masih dalam tahap pengajuan, sehingga belum dapat disebut sebagai fasilitas yang telah terbangun atau beroperasi. (Sumber:  Diskominfo Lumajang)

Berita terkait

Wejangan Alumni Unsri: Legacy of Law: Belajar dari Jejak, Melangkah Lebih Jauh, Berbagi Pengalaman dan Inspirasi Alumni Kepada Mahasiswa Baru

Wejangan Alumni Unsri: Legacy of Law: Belajar dari Jejak, Melangkah Lebih Jauh, Berbagi Pengalaman dan Inspirasi Alumni Kepada Mahasiswa Baru

Palembang - Spektroom: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang menggelar Wejangan Alumni “Legacy of Law: Belajar dari Jejak, Melangkah Lebih Jauh”. Kegiatan berbagi pengalaman dan inspirasi alumni, Kabinet Aksara Juang, Departemen Hubungan Alumni, kepada Mahasiswa Baru, Sabtu, 3 Oktober 2026 berlangsung di Ruang Prof. Amzulian Rifai, Lt.

Anggoro AP
Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin: Reshuffle Jangan Sekadar Ganti Menteri, Ekonomi Butuh Kepastian

Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin: Reshuffle Jangan Sekadar Ganti Menteri, Ekonomi Butuh Kepastian

Makassar - Spektroom : Reshuffle Kabinet Merah Putih kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri dan wakil menteri berganti posisi, sementara struktur koordinasi pemerintahan juga mengalami perubahan. Namun, bagi Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI) yang juga Asisten Direktur II Pascasarjana UMI

Yahya Patta, Buang Supeno