Mahasiswa Fisipol Universitas Ekasakti Ikuti Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat dan Laksanakan Studi Lapangan
Padang-Spektroom : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Ekasakti melaksanakan studi lapangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa melalui pengalaman langsung di lapangan.
Mahasiswa Fisipol tersebut berkesempatan mengikuti secara langsung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (17/06/2026) yang membahas agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
Rombongan mahasiswa diterima Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Drs. Muhidi, dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Maifrizon, Rabu (17/6/2026).
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan mahasiswa Fisipol Universitas Ekasakti.
Menurutnya, kegiatan studi lapangan, sarana yang efektif bagi mahasiswa dalam memahami praktik penyelenggaraan pemerintahan secara langsung, sehingga teori yang diperoleh dapat dipadukan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Ia menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Maifrizon menjelaskan, Sekretariat DPRD memiliki fungsi administratif dan teknis yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan rapat, penyusunan agenda kerja, dokumentasi kegiatan, hingga penyediaan berbagai kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Rapat tersebut mengagendakan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang menjadi salah satu agenda strategis dalam mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. "Mahasiswa dapat melihat secara langsung proses rapat paripurna dilaksanakan, mulai dari pembukaan sidang, penyampaian laporan, tanggapan para anggota dewan, hingga mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai dengan tata tertib yang berlaku," ujarnya.
Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai proses demokrasi dan pengawasan keuangan daerah yang selama ini hanya dipelajari melalui teori dan literatur akademik. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Ketua Rombongan, Riswanto Bakhtiar, menyampaikan kegiatan studi lapangan merupakan implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang bertujuan memperkaya wawasan mahasiswa dalam bidang administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik.
Menurutnya, mahasiswa perlu diberikan kesempatan untuk melihat lembaga pemerintahan bekerja agar memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sistem pemerintahan daerah. “Mahasiswa tidak hanya belajar dari buku dan teori, tetapi juga menyaksikan langsung proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mahasiswa memahami lebih mendalam fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus lembaga pengawas jalannya pemerintahan daerah,” ujarnya. Dukungan dari DPRD Provinsi Sumbar dinilai memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan wawasan mahasiswa. Para mahasiswa diharapkan dapat memahami mekanisme rapat paripurna, proses pembahasan berbagai agenda strategis daerah, dan peran DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah. Selain itu dapat meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa terhadap persoalan publik serta menumbuhkan kesadaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, Fisipol Universitas Ekasakti menunjukkan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman praktis mengenai sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan dinamika politik yang berkembang di Indonesia.